jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah telah melarang masyarakat melakukan wisata jarak jauh.
Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 13 Tahun 2021 yang tegas melarang perjalanan wisata jarak jauh.
BACA JUGA: Cegah Mudik, Jangan Sampai Kasus Covid-19 di Indonesia Membeludak seperti India
Wiku mengharapkan kebijakan itu dapat mengurangi jumlah wisatawan di lokasi wisata agar tidak menimbulkan kerumunan.
Serta, diharapkan dapat mencegah masuknya kasus Covid-19 dari daerah lain yang berpotensi membawa varian baru virus corona.
BACA JUGA: Varian Baru COVID-19 Lebih Sulit Dideteksi, begini Cara Mengantisipasinya
"Varian baru yang mungkin lebih menular serta membahayakan keselamatan masyarakat," kata Wiku dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (20/4).
Pembukaan objek wisata dalam masa pandemi harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Penyelenggara tempat wisata harus menghindari terjadinya kepadatan dan kerumunan.
BACA JUGA: Pemda yang Tidak Patuh Surat Edaran Satgas Covid-19 soal Mudik Patut Dikenai Sanksi
Hal itu harus diterapkan terutama para penyelenggara objek wisata, dengan membatasi jumlah pengunjung selama masa pandemi.
Penyelenggara juga harus mewajibkan pengunjung untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada dalam objek wisata.
Di samping itu, dengan adanya kebijakan peniadaan mudik juga bertujuan untuk menekan laju mobilitas penduduk yang linier dengan peningkatan kasus Covid-19.
Pemerintah segera melakukan penyesuaian kebijakan dengan tujuan mengerem arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkat.
"Oleh karena itu, pemerintah minta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan mudik tahun ini. Dan bersama-sama belajar dari pengalaman tahun lalu, bahwa mudik berpotensi meningkatkan penularan Covid-19 yang berakibat fatal," kata Wiku. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga