Satgas PMH Tak Lebih Handal dari Pamdal

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Ahmad Yani menegaskan, terungkapnya kasus mafia pajak yang menyeret Gayus Halomoan Tambunan sebagai pesakitan bukanlah hasil kerja dari Satuan Tugas Mafia Pemberantasan Hukum (Satgas MPH)Yani menganggap kasus Gayus terbongkar karena Susno Duadji

BACA JUGA: Dari Awal Ada Konspirasi Kendalikan Kasus Gayus

"Itu adalah karya besar dari seorang Susno Duadji saat menjadi Kepala Kabareskrim Mabes Polri yang mengungkap laporan PPATK,  di mana Gayus seorang PNS Dirjen Pajak mempunyai uang Rp28 miliar, baik rupiah maupun dollar Amerika yang diduga hasil korupsi," kata Ahmad Yani, di gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Kamis (13/1).

Bahwa belakangan ini Satgas MPH memiliki sejumlah dokumen terkait Gayus Tambunan, kata Ahmad Yani, itu bukan hal hebat atau bisa dianggap prestasi"Pamdal DPR pun bisa mendapatkan dokumen Gayus, kalau Pamdal diberi surat tugas," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan itu.

Lebih jauh Ahmad Yani menduga perilaku Satgas MPH yang mempublikasikan dokumen paspor atas nama Sony Laksono yang dipakai Gayus untuk berpergian ke luar negeri, hanya upaya untuk mengalihkan substansi masalah yang sesungguhnya terjadi

BACA JUGA: Ahmadiyah Akui Muhammad Nabi Terakhir

"Aktifitas mempublikasi dokumen paspor Sony Laksono melalui akun twitter milik Denny Idrayana bisa jadi itu upaya untuk mengalihkan substansi masalahYang ingin saya katakan, Satgas terkesan mengaburkan masalah dengan cara melansir dokumen yang tidak ada kaitannya dengan mafia pajak hingga masalah kian menjadi rumit," ungkap Ahmad Yani.

Padahal, kata Yani, masalah pokoknya sangat simple

BACA JUGA: Anggota DPR Diperiksa Kasus Korupsi KPC

Sesuai dengan pengakuan Gayus di Pengadilan, mantan pegawai Ditjen Pajak itu hanya "teri" dari sebuah sindikat mafia yang merampas uang negara"Kalau Satuan Tugas Mafia Pemberantasan Hukum itu punya niat baik terhadap Presiden SBY, coba kongritkan siapa yang dimaksud "paus" dan "hiu" seperti yang diumpamakan oleh Gayus," pungkas Yani.

Di tempat sama, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari menilai tak kunjung selesainya kasus mafia pajak mencerminkan lemahnya komitmen pemimpin negeri ini untuk menegakkan hukum"Dan itu tidak saja terjadi dalam kasus mafia pajakMasih banyak kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja," tegas Eva.

Anggota Komisi III DPR itu mengkritisi pihak dan institusi yang diduga terlibat mafia pajak, namun tak direspon oleh aparat"Sikap yang sama sepertinya juga diperlihatkan oleh presiden yang dahulu berjanji berdiri paling depan dalam memberantas korupsi," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapor Menteri Masih di Tangan SBY