jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti fenomena tindak kekerasan yang dilakukan petugas saat penertiban pelanggar aturan PPKM di berbagai daerah.
Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah aksi Satpol PP Gowa, Sulawesi Selatan memukul wanita hamil saat razia PPKM mikro di daerah setempat pada Rabu (14/7).
BACA JUGA: Anggotanya Diduga Memukul Wanita Hamil, Kepala Satpol PP Sampaikan Kalimat Begini
Menurut Sahroni, penertiban yang dilakukan seharusnya menggunakan cara yang lebih humanis dan mengedukasi, mengingat pelaku usaha juga tidak punya banyak pilihan demi memenuhi kebutuhan ekonomi selain dengan berdagang.
"Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa," kata Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Jumat (16/7).
BACA JUGA: Lihat, Anggota DPRD Diadang Petugas di Pos Penyekatan, Berdebat Sengit, Begini Kejadiannya
Legislator Partai NasDem itu bisa membayangkan bahwa kondisi masyarakat sudah sangat sulit karena adanya PPKM mikro hingga darurat yang membuat ekonomi mereka hancur.
"Jadi, tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan," ujar pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu.
BACA JUGA: Mahfud MD Menonton Sinetron Ikatan Cinta, Irwan Fecho Langsung Menyerang
Sahroni menilai pendekatan humanis penting untuk memberikan pengertian tentang aturan PPKM. Pada saat yang bersamaan juga menunjukkan respek petugas terhadap warga yang tengah kesusahan akibat pandemi Covid-19.
"Dalam kondisi seperti ini kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis. Misalnya, dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi, yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya," tutur Sahroni.
Dia juga mengingatkan para petugas bahwa tegas itu bukan berarti kasar. Selain melalui edukasi aturan PPKM, aparat juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.
“Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang, kan, rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula," pungkas Ahmad Sahroni. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam