jpnn.com - GIRI MENANG – Pilkada Lombok Barat, NTB, akan digelar pada 2018 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mulai melakukan pendataan penduduk.
Hanya saja, KPU setempat kesulitan mendata ratusan kepala keluarga (KK) yang tinggal di Desa Batu Putek, Kecamatan Sekotong. Pasalnya, mayoritas masyarakat di sana hingga saat ini belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
BACA JUGA: Internal PKS Pecah? Ah, Isu
Ketua KPU Lombok Barat Suhaimi Syamsuri mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil menyangkut persoalan itu. Menurut dia, keberadaan masyarakat yang tidak memiliki identitas itu berpotensi mengganggu pelaksanaan pilkada 2018 mendatang.
Ditegaskan, persoalan ini diharapkan harus segera tuntas karena menyangkut hak warga negara untuk menentukan pilihannya dalam pilkada.
BACA JUGA: KPU Berhak Menggugat ke MK, DPR Jangan Ganggu
“Memang harus didata, tapi kalau tidak memiliki identitas, lantas kami mendata Nomor Induk Kependudukan (NIK) pakai apa. Ini berpotensi jadi persoalan jika dibiarkan berlarut-larut,” kata Suhaimi kepada wartawan, kemarin (2/8).
Di samping itu, persoalan lain yang dikhawatirkan akan timbul adalah gesekan sosial ketika nantinya mereka memperoleh surat panggilan untuk memilih. Terlebih, jika identitas mereka tidak jelas apakah sebagai masyarakat Lobar atau bukan.
BACA JUGA: Golkar Kerahkan Kader di Bekasi untuk Menangkan Ahok
Anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman mendorong pemkab segera bersikap terkait persoalan yang dikeluhkan KPU.
Indra berharap dinas terkait segera memferivikasi masyarakat di Batu Putih, Sekotong sehingga keberadaan mereka jelas. Jika memang dinilai sebagai masyarakat Lobar, maka seyogyanya mereka diberikan identitas.
“Seyogyanya memang harus diperjelas dengan cara verifikasi langsung. Jangan dibiarkan seolah-olah tidak ada padahal kenyataannya mereka ada sehingga tidak menimbulkan konflik sosial dikemudian hari,” papar Iju sapaan akrab politikus muda ini.
Dia menilai persoalan tersebut tidak sekadar terkait pilkada, tapi lebih kepada hak warga negara memperoleh pelayanan pemerintah. Apalagi menyangkut kepemilikian lahan yang dapat menuai banyak persoalan lainnya. (tan/r9/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangun Koalisi Gemuk untuk Bungkam Ahok
Redaktur : Tim Redaksi