jpnn.com, RIYADH - Belenggu tradisi yang melilit perempuan-perempuan Saudi kini makin longgar. Kerajaan Arab Saudi baru saja menerbitkan dekrit untuk mengubah aturan sistem perwalian. Perubahan itu membuat para perempuan di sana merasa lebih bebas.
Dekrit tersebut diumumkan melalui surat kabar resmi kerajaan, Umm al-Qura. Menurut pemerintah Saudi, perempuan kini bisa bepergian ke luar negeri tanpa pendampingan wali. Mereka juga bisa memperoleh paspor tanpa harus mendapatkan restu wali.
BACA JUGA: Kian Terdesak, Iran Siap Berdialog dengan Saudi
''Paspor pasti akan kami berikan kepada siapa pun warga Saudi yang mengajukan,'' bunyi pernyataan pemerintah Saudi.
Otoritas Saudi memperbolehkan perempuan mendaftarkan kelahiran, pernikahan, dan perceraian. Perempuan juga punya kesempatan untuk menjadi wali terhadap anak kandung.
BACA JUGA: 10 Jemaah Haji Indonesia Dirawat di RS Saudi
Keputusan itu disambut girang oleh banyak perempuan. Di media sosial, tagar ucapan terima kasih untuk Pangeran Mohammad bin Salman (MBS, putra Raja Salman) muncul di sana-sini.
''Banyak mimpi perempuan yang hancur karena tak mampu pergi ke luar negeri. Belajar, bekerja, atau hanya ingin kabur,'' ujar Muna AbuSulayman, pebisnis sekaligus aktivis hak perempuan, dalam akun Twitter pribadinya.
BACA JUGA: Muslim Kongo Dilarang Naik Haji
BACA JUGA: Kisah Perempuan Saudi: Masuk Bui karena Ogah Diatur Wali
Reema Bandar Al Saud, duta besar perempuan pertama Arab Saudi, juga menyambut baik keputusan itu. Sepupu MBS yang sekarang berkantor di Washington, AS, tersebut mengatakan bahwa perubahan itu adalah awal dari jalan panjang kesetaraan gender.
''Panggilan untuk menyetarakan posisi perempuan dan pria di masyarakat terus berlanjut,'' ungkapnya kepada Al Jazeera.
Keputusan tersebut adalah reformasi kedua rezim kerajaan yang baru. Pada Juni 2018, MBS mengeluarkan kebijakan untuk mengizinkan perempuan menyetir. Kebijakan itu juga dibarengi dengan pemberian izin menonton bioskop dan konser.
MBS yang digadang-gadang menjadi pemimpin de facto cukup berambisi untuk mengubah citra kolot kerajaan. Namun, langkahnya tahun lalu tetap menuai kritik. Kelompok aktivis menantang MBS agar benar-benar menghapuskan sistem perwalian.
''Perubahan kebijakan ini adalah hasil keringat para aktivis selama bertahun-tahun,'' ujar Direktur Riset Timur Tengah Amnesty International Lynn Maalouf.
Tantangan dan kritik dari publik sebenarnya tak langsung dituruti. MBS sempat menangkapi aktivis perempuan. Loujain Al Hathloul, pentolan hak asasi manusia, dikabarkan bakal melalui ulang tahun ke-30 di penjara.
Tahun ini banyak kasus perempuan Saudi yang kabur karena merasa terkekang. Salah satunya, Rahaf Al Qunun yang heboh dengan dramanya di Thailand. Ada juga dua saudari yang kabur ke Hongkong. Mungkin itulah yang membuat tekanan makin kencang. Juga, MBS yang belum bisa lepas dari kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. (bil/c7/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasukan AS Masuk Saudi, Timur Tengah Bakal Makin Panas?
Redaktur & Reporter : Adil