jpnn.com, JAYAPURA - Isu pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua menjadi polemik hangat di tengah masyarakat.
Solidaritas mahasiswa dan masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya menolak rencana pemekaran tersebut.
BACA JUGA: Yorrys: Perdasi dan Perdasus Solusi Persoalan Papua Saat Ini
Mereka menilai DOB nantinya bukan keputusan tepat bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi bisa menjadi bom waktu yang menggerus eksistensi orang asli Papua di masa yang akan datang.
Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda mengatakan sumber daya manusia dan infrastruktur daerah belum sepenuhnya siap untuk menerima kebijakan pemekaran.
BACA JUGA: Inilah yang Paling Ditakuti Masyarakat Papua, Alat Kelamin Bisa Lenyap
Masyarakat asli Papua hanya akan menjadi penonton saja. “Lahirnya DOB di Papua hanya akan makin memarginalisasi orang asli Papua yang sejak puluhan tahun cenderung terabaikan dalam proses pembangunan," ujar Yunus pada Jumat (11/3).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandei menyebutkan rencana pemekaran harus dipertimbangkan dengan matang.
BACA JUGA: Kebijakan Afirmatif dan Masa Depan Cerah Orang Asli Papua
"Pemekaran wilayah harus menjadi bagian dari solusi persoalan HAM, bukan memantik persoalan baru,” katanya.
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai ketika ditemui menyebutkan langkah konkret di tengah isu hangat ini ialah komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Menurut Yorrys pemerintah pusat maupun masyarakat Papua berkeinginan sama, yakni menghadirkan tatanan kehidupan yang lebih baik.
“Diperlukan kesamaan visi dan paradigma tentang bagaimana melihat persoalan secara komprehensif, sehingga tidak timbul pro dan kontra," ucapnya.
Yorrys memandang saat ini hal yang paling penting ialah fokus dalam menyusun peraturan daerah provinsi atau Perdasi dan peraturan daerah khusus atau Perdasus, yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah pusat.
Dia memahami perubahan kebijakan tidaklah mudah dilakukan.
"Memang pelik dan ruwet. Namun, tanpa kesadaran dan komunikasi aktif dan intens akan lahir persoalan baru dan rakyat Papua yang menjadi korban," pungkas Yorrys. (mcr30/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mayoritas Masyarakat Papua Inginkan Segera Pilih dan Melantik Wagub Baru
Redaktur : Adek
Reporter : Ridwan Sangaji