jpnn.com - JAKARTA - Proses uji kepatutan dan kelayakan calon Direktur Utama Pertamina terus menuai kritik. Uji kelayakan yang kabarnya telah dilakukan Menteri BUMN Rini Sumarno itu dinilai tidak menjunjung tinggi asas transparansi.
Pengamat hukum Syamsuddin Radjab mengatakan, seharusnya Rini membuka ruang publik untuk memberi penilaian terhadap figur yang dicalonkan. "Uji publik ini memudahkan untuk memilih yang terbaik,” kata dia kepada wartawan di Jakarta Senin (10/11).
BACA JUGA: Pesta Rakyat Jokowi Sedot 770 Ribu Penumpang KCJ
Selain itu, kata Syamsuddin, penerapan asas transparansi dalam pengisian jabatan-jabatan strategis BUMN akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. “Cara seperti ini juga bisa menghindari tudingan akan terjadi sistim oligarki dan koncoisme di Kementerian BUMN," ujar mantan Ketua Umum PB HMI itu.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini M Soemarno dikabarkan telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon direksi dan komisaris PT Pertamina yang diikuti oleh pimpinan dan mantan pimpinan BUMN. Enam nama dikabarkan ikut berasal dari calon eksternal, yaitu Budi Gunadi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso, (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto (Dirut Semen Indonesia), dan Rinaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom).(rmo/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Proyek Pembangkit Listrik 35 ribu MW
BACA JUGA: PT KAI dan PT KCJ Teken Perjanjian Kredit Dengan Empat Bank
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Waspadai Calon Dirut Pertamina Titipan
Redaktur : Tim Redaksi