jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan keadilan akan semakin tegak dan kuat apabila supremasi hukum ditegakkan secara konsisten. Karena itu saat ini dan kedepannya hukum harus menjadi panglima tertingi.
"Kalau di masa lalu politik pernah menjadi panglima, kemudian ekonomi menjadi panglima. Maka dalam era reformasi, hukumlah yang harus kita jadikan panglima," kata Presiden SBY saat membacakan pidato kenegaraan penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2015 di gedung DPR/DPD Senayan Jakarta, Jumat (15/6).
BACA JUGA: Kabinet Jokowi Potensi Lebih Ramping
Presiden menuturkan, penegakan hukum adalah kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh reformasi dan juga merugikan kepentingan rakyat. Menurutnya, korupsi juga telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa dan penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. "Berulang kali saya tegaskan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, dan tidak ada tebang pilih kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi," tegas Presiden.
Presiden menyontohkan beberapa langkah penegakan hukum yang dilakukan sejak menjabat sebagai presiden yang mana dirinya dalam periode 2004-2012, dirinya telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. "Tanpa sedikitpun melihat apa jabatannya, apa partai politiknya, dan siapa koneksinya," tuturnya.
BACA JUGA: JK Ungkap Rahasia Munas Golkar
Selain itu, lanjut presiden ada 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi. "Hal ini mencerminkan gejala buruk bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehi-dupan bernegara kita. Namun di lain sisi, hal ini membuktikan bahwa hukum kita mampu menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu," papar Presiden.
Dalam kesempatan itu, SBY mengaku optimis bahwa upaya pemberantasan korupsi jika terus dilaksanakan secara konsisten akan dapat melahirkan pemerintahan yang jauh lebih bersih di masa depan.Karenanya, Pemerintah terus mendukung dan memberikan ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi.
BACA JUGA: PKB Incar Pimpinan MPR
"Saya juga memberikan apresiasi kepada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga peradilan yang telah bekerja bersama-sama melakukan penegakan hukum, walaupun diakui bahwa hal ini tidak selalu mudah dilaksanakan di lapangan," ucap SBY yang menjabat presiden selama 10 tahun (2004-2014).
Ia juga menjelaskan, agenda reformasi hukum memang merupakan tantangan yang paling berat. Melihat hal itu, SBY berharap agenda reformasi hukum ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang. "Saya akui, reformasi hukum memang merupakan tantangan yang paling berat. Dan saya berharap agenda reformasi hukum ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang," tegasnya.
Dalam pidato kenegaraannya, SBY juga menyinggung KPU yang sudah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. "Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak. Saat ini, kita masih menunggu proses akhir dari gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta kepada Mahkamah Konstitusi. Yang penting, marilah kita semua bekerja sama untuk terus mengawal proses ini agar berlangsung secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia," tutur SBY.
Sama seperti sebelumnya, lanjut SBY, proses Pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat, dan bukan semata pertarungan elite politik. "Saya yakin inilah yang paling diharapkan oleh rakyat kita pada saat ini," imbuh SBY.
Ia juga menjelaskan, perjalanan bangsa Indonesia kini ditandai oleh politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan persatuan nasional yang semakin kokoh. Oleh karenanya, marilah kita terus jaga modal besar ini, agar dapat terus dinikmati generasi penerus. Dalam kehidupan bernegara, kata presiden satu hal yang perlu terus kita pelihara adalah kualitas demokrasi. Karena, dengan demokrasi yang berkualitas mempunyai banyak dimensi positif.
"Misalnya, tampilnya wakil-wakil rakyat yang bersih dan memiliki solusi terhadap masalah bangsa, surutnya praktik money politics dalam pelaksanaan pemilu, kecerdasan dan kematangan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya serta tumbuhnya demokrasi di atas kearifan lokal yang sudah ratusan tahun mewarnai pertumbuhan rakyat kita dan terselesaikannya segala perselisihan dalam pemilu secara damai dan konstitusional. Inilah demokrasi yang tengah kita bangun dan matangkan," paparnya.
Presiden menegaskan, indikasi terkuat dari demokrasi yang berkualitas adalah semakin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi dan terhadap para pemimpinnya. "Demokrasi yang kita bangun akan sia-sia tanpa adanya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengucapkan rasa syukur atas pembangunan demokrasi yang dianggapnya sudah berjalan relatif baik. Menuritnya, dalam kurun 15 tahun terakhir, Indonesia setidaknya telah 4 kali melakukan pemilu secara teratur dan damai. "Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian Pemerintah secara konstitusional dan damai pula," katanya.
Generasi Indonesia, lanjut presiden juga telah mengukir sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah dalam beberapa tahun, untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat. "Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik Indonesia. Kita bersyukur, transformasi besar ini dapat kita capai secara damai tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu," terang SBY. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 52 WNI Diimbau Pulang dari Syria
Redaktur : Tim Redaksi