jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) 2015 Partai Golongan Karya selama ini didasarkan pada rekomendasi yang muncul dalam munas Pekanbaru, Riau, pada 2009.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla membenarkan hal itu. Namun, rekomendasi Munas 2015 sejatinya tidak diperlukan karena syarat munculnya hal tersebut tidak lagi terpenuhi.
BACA JUGA: PKB Incar Pimpinan MPR
Syarat rekomendasi yang selama ini belum terungkap itu disampaikan JK setelah menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (15/8). JK menyatakan, rekomendasi pelaksanaan Munas 2015 ketika itu dipertimbangkan jika Pemilu Presiden 2014 dilaksanakan dua putaran.
"Namanya itu rekomendasi. Jadi, dengan catatan kalau diperlukan. Pertanyaannya, apakah ini sudah diperlukan?" ujar JK kepada wartawan.
BACA JUGA: 52 WNI Diimbau Pulang dari Syria
Menurut JK, Partai Golkar memiliki tradisi mengadakan munas setiap Oktober. Sementara itu, pilpres putaran kedua bisa jadi baru dilaksanakan pada Agustus atau September. Itu yang membuat JK kemudian menyetujui adanya rekomendasi tersebut.
"Pemikiran waktu itu kalau dua kali pilpres. Sekarang cuma satu kali. Kalau AD/ART, (munas) lima tahun sekali," tegasnya.
BACA JUGA: UU MD3 Izinkan Gratifikasi
JK menilai, situasi di internal Partai Golkar saat ini lumrah terjadi di partai lain. Dia mengapresiasi munculnya sejumlah tokoh Partai Golkar yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum. Namun, JK menegaskan tidak memberikan restu dukungan kepada siapa pun. "Tidak ada," ujarnya.
Di bagian lain, Waketum Golkar Agung Laksono menegaskan bahwa kabar pemecatan dirinya tersebut hanya isu. Dia mengakui, ada perbedaan pendapat antara dirinya dan Ical terkait penyelenggaraan Munas Golkar. Namun, bukan berarti perbedaan pendapat tersebut dimaknai dengan pemecatan atau pencopotan dirinya dari kepengurusan Golkar.
"Menurut saya, isu pemecatan itu tidak relevan, tidak mendidik, dan tidak sesuai dengan semangat berdemokrasi. Kecuali ada pelanggaran-pelanggaran yang memang jelas-jelas merugikan nama baik partai, melakukan pencurian, tindakan korupsi, atau tindakan kriminal," paparnya di kompleks DPR RI kemarin.
Agung menegaskan, dirinya tetap menghormati Ical sebagai Ketum Golkar, sekalipun ada perbedaan pendapat di antara keduanya. Karena itu, dia berharap perbedaan pendapat tersebut tidak sampai berujung pada pemecatan atau pencopotan.
"Kalau hanya berbeda pendapat, masak sih (sampai pemecatan). Tapi, kalau ditanya, saya berpandangan berdasar AD/ART. Itu yang saya perlihatkan. Yang menghendaki bukan saya, tapi AD/ART," tegasnya.
Menyoal pencalonannya sebagai Ketum Golkar bersama M.S. Hidayat, Agung menuturkan siap bersaing dengan rekannya tersebut, tanpa harus menjelekkan satu sama lain. "Saya dengan Pak Hidayat, kita berdua berkompetisi secara riang gembira. Tidak perlu saling menjelekkan karena sudah tahu jeleknya masing-masing," ujarnya. (bay/ken/dyn/owi/c6/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Masjid: Pemerintah Harus Batalkan PP Aborsi
Redaktur : Tim Redaksi