jpnn.com - JAKARTA - Lewat media sosial, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim sinyal politik penting. SBY mengaku tidak akan memilih calon presiden yang akan menasionalisasi aset-aset asing dan membawa ke UUD 1945 lagi.
Pendiri Partai Demokrat ini khawatir jalannya sejarah akan "berantakan" karena hasil reformasi dan tujuan bangsa menjadi melenceng gara-gara capres mudah mengumbar janji.
BACA JUGA: KPU Harus Berani Diaudit Independen
Bisa ditebak, tuduhan SBY ini jelas mengarah kepada capres Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dalam setiap kampanye mencanangkan kembali ke UUD 1945.
Belum lagi, aksi buruh pada 1 Mei lalu Prabowo seperti mengamini semua tuntutan buruh termasuk alokasi kenaikan upah untuk beli koran, pulsa dan parfum.
BACA JUGA: Demokrat Siap Tawarkan Cawapres
Pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi melihat, arah pesan ini memang ditujukan ke adik kelasnya di TNI yakni Prabowo Subianto yang maju lewat capres melalui Partai Gerindra.
Membaca pernyataan-pernyataan Prabowo selama kampanye memang sarat dengan kegalauan SBY melalui video wawancara Suara Demokrat yang diunggah ke Youtube.
BACA JUGA: PKS Anggap Rekapitulasi KPU Buktikan Kemenangan Partai Islam
"Angkat topi untuk SBY yang masih memikirkan kelangsungan pemerintahan selanjutnya pasca dia lengser. Tentu SBY tidak ingin hasil kerjanya selama 10 tahun dinihilkan jika capres yang menghendaki nasionalisasi aset benar-benar berhasil menjadi RI-1," ujar Ari Junaedi kepada INDOPOS (JPNN Grup), di Jakarta, Jumat (9/5).
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini, semakin intens SBY memaksimalkan penggunaan youtube sebagai media penyampai pesan tidak terlepas dari sikap pemilik media yang kini punya agenda politik sendiri-sendiri.
Media milik Demokrat seperti Koran Jurnas sudah tidak berdaya menyuarakan opini SBY sehingga SBY melirik pemanfaatan YouTube yang efektif.
"Pemilik media-media besar condong merapat ke Gerindra. Sangat tepat jika SBY mengalihkan pesan-pesannya lewat media sosial," kata Ari Junaedi yang juga dosen S2 Komunikasi Politik di Universitas Persada Indonesia (UPI YAI) dan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya ini. (ind/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hotasi Anggap Putusan Kasasi Kesampingkan Fakta Persidangan
Redaktur : Tim Redaksi