jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak segera memecat Benny K. Harman (BKH) dari Partai Demokrat.
Desakan pemecatan terhadap BKH ini datang dari sejumlah kader Partai Demokrat se-daratan Flores, menyusul terjadinya kekisruhan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat se-daratan Flores beberapa waktu lalu di Larantuka, Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
BACA JUGA: Roy Suryo Digugat Sesama Kader Demokrat
"Menurut saya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Muscab adalah ketua DPD PD NTT. Bila nanti BKH terbukti ada intervensi di luar dari kewenangannya saat Muscab maka dia melanggar AD/ART PD. Tentunya kita akan mendesak pak SBY sebagai Ketum PD untuk mengambil sikap yang tegas dan memecat terhadap kader-kader PD yang demikian,” tegas Ketua demisioner Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, Haji Push Saleh kepada Wartawan, Jumat (31/3/2017).
Lebih lanjut, Haji Saleh mengatakan kewenangan untuk memecat terhadap kader partai ada ditangan Ketua Umum. Perjuangan kader-kader partai hanya menegakan aturan. Ia mengutip pernyataan Pramono Edhie Wibowo sebagai ketua BPOKK DPP, menegaskan kepada semua Ketua-Ketua DPC se-daratan Flores bahwa kader Partai Demokrat di semua tingkatan harus taat dan tunduk pada aturan Partai Demokrat.
BACA JUGA: Gugatan Kader Demokrat terhadap Pak SBY Mulai Disidang
Menurutnya, indikasi kuat keterlibatan BKH selaku salah satu Tim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu terlihat dari kejanggalan saat berlangsungnya Muscab.
Kejanggalan ini seperti mengesahkan Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang seharusnya menjadi kewenangan DPD Partai Demokrat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
BACA JUGA: Akhirnya, Ada Juga Partai yang Melirik Bupati Tasik
Selain itu juga, kata Haji Saleh, BKH tetap saja melakukan agenda Muscab terhadap sejumlah DPC Partai Demokrat yang masih bermasalah kepengurusan PAC-nya.
"Penyelenggaraan Murcab se-daratan Flores itu telah mengangkangi aturan organisasi dan adanya indikasi kuat keterlibatan BKH mengintervensi proses Muscab tersebut dengan tetap melaksanakan Muscab terhadap sejumlah DPC yang masih bermasalah kepengurusan PAC-nya,” jelas Haji Saleh.
Untuk itu, kata Haji Saleh, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi terhadap sejumlah DPC Demokrat sedaratan Flores untuk menempuh proses hukum sesuai mekanisme partai.
"Kami akan tetap perjuangkan, hari Minggu kami ke DPP PD, selanjutnya akan dilakukan proses hukum", tegas Haji Saleh.
Sebelumnya, Musyawarah Cabang (Muscab) III Partai Demokrat dilaksanakan secara serentak di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, pada Senin (27/3/2017). Muscab ini dinilai melanggar AD/ART Partai Demokrat saat berlangsungnya Muscab.(*/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatuh di Kamar Mandi, Ketua Demokrat Meninggal Dunia
Redaktur & Reporter : Friederich