JAKARTA - Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PlH PKN), Partai Demokrasi Pembaruan, Roy BB Janis menyarankan partai berkuasa jangan terlalu mudah untuk menerima siapa pun yang sebelumnya sudah menjadi elit di partai politik lainnyaSebab, motivasi pindahnya seseorang ke partai politik berkuasa antara lain ingin mendapatkan 'proteksi' dari elit partai berkuasa atas dugaan berbagai tindak pidana korupsi yang mungkin telah dilakukan.
"Saya menduga, salah satu motivasinya untuk pindah ke partai politik berkuasa karena ingin mendapatkan 'proteksi' hukum dari penguasa
BACA JUGA: Rapim DPR Tak Berhak Putuskan Gedung Baru
Karena motifnya itu tidak sehat untuk sebuah proses demokrasi dan penegakkan hukum, maka saya menyarankan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat jangan terlalu mudah menerima mereka," tegas Roy, kepada jpnn, di Jakarta, Senin (1/4).Menurut Roy, konstitusi memang tidak melarang siapa pun untuk pindah dan bergabung dengan partai politik manapun
Kasus terakhir adalah pindahnya kader terbaik MKGR Sulawesi Utara, Vicky Lumentut ke Partai Demokrat dan dia menjadi Ketua DPD Partai Demokrat setempat. Lumentut adalah Walikota Manado.
Roy mengakui, soal pindahnya elite politik ke partai lain adalah hak mereka, tetapi jangan lupa bahwa berpolitik juga ada etikanya
BACA JUGA: DPP Restui Muhallim Pimpin PPP Gorontalo
“Kebanyakan kepala daerah yang berasal dari partai politik menjadi kutu loncat,” ungkap bekas anggota DPR RI itu lagi.Dia juga menegaskan agar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat selektif menerima kader partai lain untuk bergabung dengan Partai Demokrat
BACA JUGA: Pramono Apresiasi Mundurnya Arifinto
Tapi di sisi lain, partainya menerima para kutu loncatKalau hal itu dibiarkan, SBY akan kena imbasnya.” katanyaBerikut sebagian daftar kepala-kepala daerah yang hengkang dari satu partai politik ke partai lain, dengan alasan yang berbeda-bedaSeperti Kepala Daerah yang tersangkut korupsi, Gubernur Sumut Syamsul Arifin (Partai Golkar) dan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin (Partai Demokrat)Keduanya sama-sama terjerat kasus, tapi Gubernur Sumut yang cepat diproses.
Untuk kader Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, pindah ke Ketua Partai Demokrat, dengan alasan PBB dianggap sudah tidak memiliki masa depan lagiSedangkan untuk mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Gubernur Sulut S.HSarundayang, yang saat ini bergabung dengan Partai Demokrat, padahal sebelumnya diusung oleh PDI Perjuangan untuk menjadi gubernur(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta SBY Tak Dikaitkan Gedung Baru DPR
Redaktur : Tim Redaksi