jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ismed Hasan Putro, tentang kebijakan penetapan quota impor gula di era pemerintah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditepis Politikus Demokrat.
Anggota DPR RI, Herman Khaeron, menilai Ismed yang menduga dan mengarahkan kebijakan itu masuk kategori tindak pidana tidak tepat.
BACA JUGA: Tagih Janji Bongkar 9 Kasus Besar, IPW: Buwas Jangan Cuma Omdo
Herman yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR, tak terima dengan pernyataan Ismed dalam sebuah diskusi di Jakarta, yang dinilainya tendesius.
"Pernyataan tendensius Ismet Hasan Putro tentang kebijakan penetapan quota impor gula di era pak SBY merugikan negara sangat aneh dan tidak berdasar," katanya di gedung DPR Jakarta, Senin (24/8).
BACA JUGA: Serapan Anggaran di Daerahnya Terendah, Ini Pembelaan Plt Gubernur Riau
Menurutnya, kebutuhan gula nasional baik untuk konsumsi maupun industri setiap tahunya naik terus dan produksi dalam negeri pun juga naik.
Tapi, kebutuhan industri yang meningkat pesat, memengaruhi kebutuhannya yang ikut meningkat. Itu membuat dalam stok dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan.
BACA JUGA: Transmigran Jangan Singkirkan Putra Lokal
Karena itu, kata Herman, di era pemerintahan SBY, impor adalah jalan terakhir yang dilakukan.
Itupun hanya diperuntukan bagi kebutuhan industri, dengan memperhatikan industri gula dan petani tebu dalam negeri. Justru, Herman mempertanyakan maksud dari pernyataan Ismed.
"Ada maksud apa dengan pernyataan itu, karena seingat saya kala Ismet menjabat dirut RNI justru selalu minta quota impor gula untuk RNI dan menyatakan bahwa sampai kiamat pun swasembada gula tidak akan tercapai," ujar Herman.
Ketua DPP Demokrat itu juga menjelaskan bahwa di era pemerintahan SBY, sangat jelas ada 5 komoditas pangan pokok yang secara khusus diupayakan menuju swasembada, yaitu Beras, Gula, Daging Sapi, Jagung, dan Kedelai.
Progres report dan evaluasi setiap tahunnya selalu ada kemajuan, bahkan untuk beras dan jagung sejak tahun 2008 ditetapkan sebagai swasembada berkelanjutan, karena produksinya sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Perlu dicatat pula bahwa sejak tahun 2004 Pak SBY sudah mencanangkan revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai upaya menuju kemandirian pangan di Purwakarta, Dokumennya lengkap, serta arah, tujuan dan pencapiannya jelas dan terukur," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bos KPK Ini Setuju Kesalahan Administrasi Penyelenggara Negara Bukan Pidana
Redaktur : Tim Redaksi