jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mendesak pemerintah mengklarifikasi isu penyadapan yang diduga dilakukan Amerika dan Austrlia kepada sejumlah pejabat negara Indonesia. Bila isu itu benar, dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan protes.
"Bagaimana pun, kalau rumah tangga kita dicurigai juga, ada yang tidak beres. SBY harus memprotes keras," kata Irman Gusman kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
BACA JUGA: Kunjungi Wawan, Ratu Tatu Tak Bahas Masalah Hukum
Ditegaskan Irman, pemerintah Indonesia harus punya sikap terhadap isu tersebut. Sebagaimana yang dilakukan negara-negara di Asia yang menjadi korban penyadapan.
"Kita juga harus mempunyai sikap, sedangkan Jerman protes keras. Asia ini kan dinamis, kita juga harus menujukan independesi," kata Irman Gusman mendorong pemerintah.
BACA JUGA: IPW Apresiasi Kapolri
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan memiliki fasilitas penyadapan di seluruh kantor kedutaan besarnya di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Termasuk salah satunya di Kedubes AS di Jakarta.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah mengeluarkan pernyataan keras. Menurutnya, keberadaan fasilitas penyadapan itu tidak bisa diterima.
BACA JUGA: Soal Tembakau, Meskes Diminta Realistis
“Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta,” ucapnya beberapa hari lalu.
Informasi penyadapan ini diungkap oleh mantan agen intelejen AS yang kini menjadi seorang whistleblower, Edward Snowden. Hal ini diungkapkannya kepada surat kabar Australia, Sydney Morning Herald, dan diterbitkan pada Selasa, 29 Oktober 2013.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luthfi Tampik Ikut Atur Pengurusan Kuota Daging
Redaktur : Tim Redaksi