jpnn.com - JAKARTA- Ketua Asosiasi Petani Tembakau Nurtianto Wisnu menilai, boleh-boleh saja Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi bermimpi mengalihkan produksi cengkeh dan tembakau ke produk turunan lain seperti parfum dan kosmetik. Keinginan Menkes ini sejalan dengan sikap ngotot untuk meratifikasi Frame Work Convention on Tobacco Control (FCTC).
Namun, optimisme dan mimpi itu hingga saat ini juga tidak pernah didukung dengan menyiapkan infrastruktur untuk mendukung industri oleh pemerintah.
BACA JUGA: Luthfi Tampik Ikut Atur Pengurusan Kuota Daging
"Menkes masih terlalu bermimpi, realitasnya sekarang ini 98 persen pasar cengkeh nasional memang untuk industri rokok. Adapun dua persen di luar rokok, termasuk parfum dan cengkeh," ujar Wisnu, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/11).
Kata Wisnu, keinginan Menkes itu juga tidak melihat dampak buruk lain jika kebijakan mengubah pasar cengkeh dan tembakau dilakukan secara mendadak ketika FCTC diterapkan.
BACA JUGA: Fathanah Dihukum Berat, Sefti Berusaha Tabah
Pasalnya, ketika kebijakan itu diterapkan justru akan mengakibatkan pasokan berlebih. Ujungnya, harga cengkeh tembakau anjlok dan petani kembali dirugikan.
"Kalau Menkes mimpi boleh-boleh saja. Menkes ini kalau bisa bermain sulap saya kira bisa saja. Tetapi dari pasar dua persen di balik jadi 98 persen, tidak akan mungkin, karena begitu dipaksa beralih ini akan terjadi kelebihan pasokan, barang tidak akan terserap, petani rugi," tegasnya.
BACA JUGA: Lusa, Tersangka Kasus Hambalang Jalani Sidang Perdana
Menurut dia, akan lebih baik Menkes mendengarkan berbagai masukan dari Kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan tentang dampak buruk jika FCTC diterapkan.
"Sikap lima kementerian yang menolak FCTC sudah tepat. Mereka berprinsip kebangsaan karena tidak serta merta mengikuti negara lain. Apalagi negara lain itu tidak punya petani cengkeh, tidak ada buruh, beda dengan Indonesia yang memiliki 20 juta petani cengkeh," bebernya.
Dia yakin Presiden SBY akan lebih memperhatikan kepentingan keamanan nasional menjelang pemilu 2014 dan tahun politik ketimbang menyetujui ratifikasi seperti yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan.
"Ini tahun politik, Presiden pasti lebih mengedapankan soal keamanan nasional, jika dipaksakan ratifikasi FCTC di tahun politik, ada kerawanan sosial, banyak ekses dampak negatifnya jika diterapkan," tegas Wisnu.
Jika Kementerian Kesehatan tetap ngotot, ia menilai pimpinannya sudah tidak lagi memiliki rasa kebangsaan lagi ketimban kementerian lain yang menolak FCTC. "Kementerian lain yang menolak sudah bagus, mereka menunjukkan nasionalisme," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berkas Kasus Pembunuhan Holly segera Dilimpahkan
Redaktur : Tim Redaksi