CIANJUR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperlihatkan sikap tegas untuk menolak usul dana aspirasi yang disodorkan Partai GolkarDia tidak khawatir sikapnya itu akan membuat Golkar menarik diri dari Setgab (sekretariat gabungan) Koalisi Pemerintah.
"Kalau sedikit-sedikit mengancam, saya kira kurang matang berpolitik kita
BACA JUGA: Soal Antasari, Kejagung Siap Ajukan Kasasi
Sebab, justru adanya setgab untuk mengonsultasikan masalah itu, bukan dengan ancaman," kata presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (18/6)SBY mengatakan, setiap keputusan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi
BACA JUGA: Perppu Disiapkan jika Bibit-Chandra Nonaktif
"Saya pikir seperti itu tetapBACA JUGA: SBY Ajak Wartawan Jalan-Jalan
Saya, insya Allah, akan menjaga kalimat saya, tutur kata saya untuk tidak semudah itu mengeluarkan semacam, hhh, ancaman kepada pihak siapa pun," kata presiden.Salah seorang fungsionaris Golkar mengancam akan mundur dari koalisiAncaman itu berkaitan dengan sikap pemerintah dan para anggota koalisi menolak usul kontroversial tersebutProposal Golkar itu mengalami kontraksi yang luar biasa karena intinya anggota DPR diberi hak untuk mengusulkan proyek untuk konstituen di dapil (daerah pemilihan) masing-masingUsul proyek itu maksimal Rp 15 miliarNamun, pelaksana tetap pemerintah.
Kemarin SBY kembali menegaskan penolakannya terhadap usul dana aspirasi itu"Persoalan adalah apabila anggota DPR RI menginginkan daerah pemilihannya mendapatkan atensi untuk pembagunan X proyek A itu bisa disampaikan ke provinsi, kabupaten, dan kota itu, atau bisa disampaikan dalam musyawarah rencana pembagunan nasional," kata SBY.
Presiden mengatakan, usul anggaran harus dimasukkan ke sistem yang sudah adaUsul dana aspirasi sulit dilaksanakan karena tak mungkin melaksanakan sistem penganggaran yang berbeda"Akan menjadi sulit nanti manakala sudah ada sistem ini, langsung masuk skim yang lain sebagaimana yang diusulkan sebagian anggota DPR RI," tutur presiden.
Penolakan dana aspirasi tersebut, kata dia, merupakan sikap resmi pemerintah"Dengan demikian, tidak akan ada sesuatu yang baru yang belum teruji dan bisa menimbulkan masalah baru," kata SBY.
Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, kondisi internal setgab koalisi masih sehatKalaupun terjadi perbedaan, itu tak lebih dari sekadar dinamika"Teman-teman ini kan punya karakter masing-masing," katanya di gedung DPR.
Menurut dia, itu sekaligus berhasil membuktikan kehadiran setgab bukan untuk penyeragaman atau mempermulus deal politik tertentu"Jadi, ini cara untuk menjelaskan yang ditudingkan oleh lapisan tertentu masyarakat itu tidak benar," tegas Idrus.
Secara konsepsi, imbuh dia, ide dana aspirasi dapil tidak melanggar satu pun undang-undangSebaliknya, itu sejalan dengan tanggung jawab anggota dewan untuk menyampaikan aspirasiApalagi, secara sosiologis, pembangunan belum menyentuh ke bawah dan banyak kepentingan daerah yang belum terakomodasi di APBN.
"Mekanismenyaaspirasi rakyat di daerah ditangkap anggota dewan, diperjuangkan menjadi program pemerintah, dikawal sampai disetujui, lalu turun ke pemda sebagai pengelolaSedangkan anggota dewan hanya mengawasiApanya yang salah," tegasnya.
Idrus menolak bila setiap ide selalu dikaitkan dengan kepentingan politik praktis"Seolah-olah Golkar dapat 2014, kalau itu disetujui," ujar anggota Komisi II DPR itu.
Wakil Sekjen DPP Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partainya tidak pernah menolak tegas ide tersebutMenurut dia, pihaknya selalu terbuka untuk membahasKoridornya adalah Demokrat tidak akan melampaui kewenangan yang diberikan konstitusi kepada parlemen, yakni hanya sampai mengusulkan anggaran, bukan mengelola.
"Jangan sampai menolak atau terima bulat-bulatKami ingin ini duduk bareng, dibicarakan, dan bukan untuk dipolemikanGolkar tidak seburuk yang dibayangkan orang," tandas anggota Komisi I DPR itu(sof/c4/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ICW Cibir Demokrat Soal Johny Allen
Redaktur : Tim Redaksi