SBY Inginkan Kabinet Kerja

JAKARTA - Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lima tahun mendatang berbentuk kabinet kerja, yang bakal diisi oleh para profesional yang punya kompetensi, kecakapan dan loyalitas tinggi terhadap presidenMereka bisa saja berasal dari kalangan partai politik, pelaku ekonomi, kampus atau birokrat.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, saat tampil bersama anggota Fraksi PKS Zulkieflimansyah, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Ketua DPP PAN Toto Daryanto, dalam diskusi bertema "Menghitung Jatah Koalisi", bertempat di press room DPR RI, Jakarta, Kamis (16/1).

"Sangat tinggi ekspektasi rakyat Indonesia terhadap SBY

BACA JUGA: Dua Warga Sulut Positif Flu Babi

Untuk itu, SBY harus membangun kabinet kerja yang jauh lebih baik dari kabinet sebelumnya, agar visi dan misi serta program kerja pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif," tegas Anas Urbaningrum.

Lebih jauh dijelaskannya, institusi kabinet adalah forum untuk bekerja dan bukan forum politik bagi masing-masing kader partai koalisi, seandainya ada yang dilibatkan SBY dalam kabinet"Kabinet merupakan pembantu presiden untuk men-deliver hal-hal teknis pemerintahan

BACA JUGA: Jasman Tegaskan Tak Tahu-menahu

Karena itu, prasyarat seperti profesional, kompetensi, kecakapan dan loyalitas tinggi terhadap presiden, menjadi hal penting ketimbang aspek koalisi partai," ujar Anas pula.

Menyinggug soal keterlibatan Partai Demokrat terhadap proses pembentukan kabinet mendatang, Anas mengaku partainya sama sekali tak akan ikut campur apalagi mempengaruhi SBYPartai Demokrat tidak akan mempengaruhi SBY soal jatah partai koalisi, sebab SBY pasti telah punya pertimbangan tertentu dan terbaik

BACA JUGA: KPK Tahan Eks Pejabat Depnakertrans

"Demikian juga soal kader Partai Demokrat yang nantinya akan duduk di kabinet, DPP tidak akan ikut campur," tegasnya lagi.

Yang pasti, lanjut Anas, siapapun dan dari partai manapun orang-orang yang akan mengisi kabinet, tidak dibenarkan untuk mematikan ruang dan gerak oposisiSebab, pemerintahan dinilai akan bisa berjalan secara baik dan efektif, apabila parlemen secara kongkrit bisa dijadikan mitra dialog pemerintah.

Ditanya soal ada atau tidaknya hasrat dari PD untuk mengajak PDI Perjuangan dan Golkar duduk di kabinet, Anas Urbaningrum tidak memberi jawaban secara tegasDia hanya bertutur bahwa modal politik Partai Demokrat di DPR sebanyak 57 persen dinilai sudah cukup memadai.

"Presiden tidak boleh dikungkung hak-hak proregratifnya dalam menyusun kabinet, atas dasar apapunTermasuk alasan koalisi atau mengajak partai lain bergabung dengan Fraksi Partai Demokrat di DPR," ujar Anas menegaskan(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Media Diminta Pantau Dugaan Suap di KPK