jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal sejumlah tudingan miring terhadap pemerintahannya di masa transisi ini. Tudingan itu terkait adanya anggapan bahwa pemerintahannya mempersulit pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan memulai pemerintahan baru nanti.
SBY pun menampik anggapan itu. Presiden RI dua periode itu justru menyatakan komunikasinya dengan Jokowi sudah berjalan baik saat pertemuan di Bali. Namun, banyak pihak menyalahartikan niat baiknya membantu Jokowi.
BACA JUGA: Punya Hak Ingkar, Anas Tak Marasa Melakukan Obstruction ‎of Justice
"Sebenarnya komunikasi dan konsultasi antara tim presiden terpilih antara tim jajaran pemerintahan telah berlangsung. Berlangsung baik. Namun saya simak dan ikuti ada pemberitaan di dunia media massa yang barangkali saya memandang perlu untuk memberikan penjelasan hari ini. Meskipun sebenarnya saya tidak ingin memberikan penjelasan tambahan karena dulu pernah saya sampaikan," ujarnya di kantor kepresidenan, Kamis, (11/9).
Atas dasar itu, SBY pun mengeluarkan tujuh pernyataan yang dianggapnya sebagai instruksi dan kebijakannya jelang pergantian pemerintahan. Pertama, SBY mengingatkan bahwa pemerintahannya saat ini membantu tim presiden terpilih bentukan Jokowi-JK dalam mempersiapkan pemerintahan mendatang.
BACA JUGA: SBY : Belasan Pertemuan Internasional Tunggu Jokowi
Semua itu, kata SBY, dilakukan dengan tata tertib dan mekanisme yang telah disepakati dalam pertemuannya dengan Jokowi di Bali. SBY pun berharap keseluruhan komunikasi dan konsultasi itu berjalan dengan baik.
"Saya juga berharap hasil dari pertemuan konsultasi dijelaskan pada publik sejelas-jelasnya. Kalau penjelasannya tidak tepat, bisa menimbulkan salah pengertian dari masyarakat. Dan tentu ini tidak kita kehendaki. Sebab niat pemerintah ini tulus bantu presiden terpilih," imbuhnya.
BACA JUGA: Dorong BPK Audit Investigatif Aliran Dana PT Askes dan Jamsostek
SBY juga sudah menginstruksikan pada jajaran menteri dan pejabat senior di pemerintahan untuk tidak mengomentari, menanggapi atau menyalahkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pemerintahan mendatang. Alasannya, hal itu sepenuhnya menjadi hak Jokowi dan pemerintahan mendatang.
"Kalau elemen itu dijalankan dalam komunikasi dan konsultasi pemerintah sekarang ini dengan tim transisi, maka manfaatnya akan nyata. Itu kebijakan saya," tegas Presiden.
Instruksi kedua SBY adalah agar untuk sementara tidak ada pergantian pejabat-pejabat setara eselon I kementerian/lembaga serta pejabat teras di TNI/Polri hingga Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II berakhir. Hak itu diserahkan sepenuhnya pada Jokowi. Kecuali, pejabat tersebut memasuki masa pensiun.
Instruksi ketiga SBY juga masih menyangkut jabatan. Hanya saja hal itu terkait posisi-posisi strategis di BUMN agar tidak dirombak hingga pemerintahan baru nanti.
Intruksi keempat adalah pemilihan perangkat pembantu presiden yang bersentuhan langsung dengan keseharian kerja kepala negara. SBY mengingatkan agar pemilihan perangkat pembantu kepresidenan dilaksanakan oleh Jokowi sesuai aturan yang berlaku.
"Apabila Pak Jokowi menginginkan seseorang, boleh saja, tapi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan TNI/Polri dan tetap mengikuti seleksi. Itu harus. Organisasi akan senang karena dihormati. Kemudian, putusan dan penetapan kita serahkan pada presiden dan wapres terpilih," imbuh Presiden.
Instruksi kelimanya adalah mempersiapkan bahan-bahan untuk kegiatan internasional jangka pendek bagi Jokowi. Dipastikan ada 14 pertemuan internasional yang akan dihadapi Jokowi setelah resmi dilantik menjadi Presiden RI 2014-2019.
"Ada tugas dari pemerintah sekarang untuk persiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh presiden mendatang. Andaikata harus diperbaiki, kami persilakan," sambungnya.
Instruksi keenam adalah hal yang saat ini paling disoroti SBY, yaitu menyangkut penghentian tender pengadaan kendaraan dinas untuk Kabinet Jokowi-JK. Presiden nampaknya gerah dengan tudingan publik yang menyebut ada pemborosan yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara selaku pelaksana tender mobil menteri.
SBY pun setuju langkah Mensesneg Sudi Silalahi menghentikan tender pengadaan mobil menteri setelah melihat banyaknya isu dan tudingan yang berkembang. Selanjutnya, urusan mobil dinas menteri itu juga diserahkan ke pemerintahan mendatang.
"Saya kemarin sudah komunikasi dengan Mensesneg untuk hentikan proses pengadaan itu. Saya persilakan presiden baru dan pemerintahannya untuk proses sendiri. Saya tidak ingin diadu dengan Pak Jokowi, atas isunya yang sebenarnya di setiap pergantian pemerintahan di jalankan dan sudah disampaikan Mensesneg pada presiden terpilih," tekannya.
Terakhir, SBY menginstruksikan para menteri dan jajaran pejabat di KIB II untuk mengembalikan semua fasilitas negara setelah pemerintahan yang dipimpinnya berakhir. Dalam hal ini ia meminta pengembalian dilakukan sesuai aturan yang berlaku. "Dikembalikan tepat waktu dengan administrasi dan serah terima yang baik agar menghindari fitnah," tuturnya.
Ini bukan tanpa sebab, hingga Kepala Negara mengingatkan jajarannya. Pasalnya, kata SBY, dulu ia pernah mendengar isu bahwa rumah di kompleks menteri Widya Chandra dan Jalan Denpasar Jakarta Selatan selalu ada fasilitas yang berkurang saat pergantian penghuninya.
"Saya tidak ingin ada isu begitu lagi. Serah terima dan cek dengan baik," imbuhnya.
Presiden berharap instruksi itu dilaksanakan dan menjadi perhatian bersama sehingga pemerintahannya berakhir dengan lancar tanpa menimbulkan persoalan dengan pemerintahan mendatang. "Itu tujuh kebijakan saya dengan niat baik, untuk presiden terpilih memulai tugas-tugas barunya," tandasnya.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Sebut Hukum Bukan Menjalankan Kemarahan
Redaktur : Tim Redaksi