Menurut SBY, para gubernur dan ketua Kadin sengaja dihadirkan dalam rapat kabinet untuk menyatukan komitmen, tindakan, dan langkah guna mengamankan perekonomian nasional dari dampak krisis keuangan
BACA JUGA: Laba Bersih Danamon Naik
''Keberhasilan sangat ditentukan oleh sinergi antara pusat dan daerahBACA JUGA: Pertumbuhan Kredit Danamon Rp66,5 T
Para gubernur jangan menyelamatkan diri sendiri di tengah situasi seperti ini,'' kata SBY.Peran gubernur, lanjut SBY, harus menjadi motivator dan mencari kesempatan di daerah masing-masing
BACA JUGA: CPO Juga Terimbas Krisis Global
Sekarang, gubernur bersama pemerintah pusat bisa bersama-sama berkomunikasi dalam mengambil kebijakan,'' katanya.Setelah sidang kabinet, Plt Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus berupaya menstabilkan sektor-sektor industri, mulai yang kecil hingga besarSektor riil akan dipetakan dan diberi perhatian khusus, terutama yang memiliki peran dalam ekspor dan penciptaan lapangan kerja''Itu komitmen kita untuk mendorong sektor riil terus bergerak,'' ujarnya.
Ketua Umum Kadin M.SHidayat mengatakan, dalam sidang kabinet yang digelar pukul 14.00-17.00 itu disimpulkan, untuk keluar dari krisis, Indonesia tidak bisa mengandalkan bantuan luar negeriPada krisis 1998, Indonesia banyak dibantu lembaga keuangan dari berbagai negara''Sekarang lembaga-lembaga keuangan itu terkena krisisKita harus mengandalkan dari dalam negeri,'' kata Hidayat.
Menurut Hidayat, untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 6 persen, sektor riil harus berjalanDaya beli masyarakat juga harus dipertahankan''Capital inflows untuk investasi harus terjadiItu semua terwujud kalau kita lakukan efisiensi, pembenahan, dan tidak ada kompromi,'' kata Hidayat.
Selain itu, presiden menginstruksi seluruh gubernur untuk menggunakan produksi dalam negeriSemua proyek APBN dan APBD harus menggunakan komponen dalam negeri''Ini sudah menjadi instruksi mulai sekarangKampanye mencintai produk dalam negeri secara besar-besaran segera dilakukan,'' kata Hidayat.
Hidayat memprediksi, krisis di Indonesia berlangsung dua tahun dan maksimal empat tahunDalam kurun waktu itu, pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat harus seirama''Teman-teman Kadin di daerah akan bertemu kepala daerah setempat guna menyamakan langkah,'' katanya.
Selain itu, Kadin mendukung langkah pemerintah menyelamatkan perusahaan nasional, termasuk Grup BakrieMenurut Hidayat, Bakrie merupakan simbol perusahaan nasional, sehingga pantas diselamatkan''Mudah-mudahan bisaSaya dalam posisi berpihak pada langkah itu,'' kata Hidayat.
Ajukan Utang USD 5 M
Di sisi lain, pemerintah saat ini melobi Bank Dunia dan lembaga keuangan internasionalPemerintah berharap mendapat tambahan utang USD 5 miliarDana itu akan digunakan untuk memperkuat anggaran jika pertumbuhan ekonomi meleset di bawah 6 persen.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, saat ini yang sudah memberikan komitmen adalah Bank DuniaNamun, hanya disanggupi USD 2 miliar''Ternyata yang mengajukan pinjaman tidak hanya Indonesia,'' kata Paskah setelah sidang kabinet kemarin.
Menurut Paskah, pemerintah tetap mengusahakan dari lembaga keuangan multilateral lain''Saya sudah melobi Islamic Development Bank (IDB)Mungkin cair USD 1 miliar,'' katanya
Pinjaman itu hanya untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi defisit APBN meleset gara-gara pertumbuhan tidak mencapai 6 persenJika pertumbuhan mencapai 6 persen, pinjaman tidak digunakan''Ini semua untuk memperkuat ekonomi domestik,'' ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, negara-negara ASEAN plus Tiongkok, Jepang, dan Korsel akan membentuk crisis fundIndonesia ikut menjadi pemrakarsa pembentukan kelompok tersebutASEAN plus 3 sepakat mengumpulkan dana untuk menghadapi krisis.
''Di situ semua negara ASEAN adaJadi, sudah diatur berapa jumlahnya, cara pengumpulan dan penggunaannya bila ada salah satu negara anggota yang membutuhkan,'' jelas Sri Mulyani.
Dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN di Dubai, Uni Emirat Arab, pekan lalu disepakati pembuatan rincian proses, jumlah, dan mekanisme pengumpulan dananya''Sekarang sedang disusun dan dipercepat,'' katanya.
Sepakati Asumsi RAPBN 2009
Setelah melalui pembahasan maraton tiga hari, akhirnya Panitia Anggaran (Panggar) DPR dan pemerintah menyepakati asumsi makro RAPBN 2009 yang baru.
Ketua Panja Asumsi RAPBN di Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, asumsi baru yang disepakati merupakan pendekatan yang lebih realistis atas perkembangan global terkini''Ini agar APBN 2009 lebih realistis dan mendorong pemerintah agar lebih bekerja keras mencapai target,'' ujarnya saat rapat Panggar tadi malam (15/10).
Asumsi pertama yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 6 persenAsumsi tersebut lebih rendah daripada kesepakatan awal 6,3 persen atau masih dalam range usul terbaru pemerintah 5,5-6,1 persen
Menurut Suharso, angka pertumbuhan 6 persen telah mempertimbangkan perlambatan laju pertumbuhan perekonomian dunia serta mempertahankan prioritas program pembangunan yang telah direncanakan di RKP 2009.
Asumsi kedua tentang inflasi disepakati 6,2 persen atau lebih rendah dari usul terbaru pemerintah 7 persenPerkiraan inflasi tersebut didukung kecenderungan penurunan harga minyak dan komoditas
Asumsi ketiga terkait nilai tukar rupiah disepakati Rp 9.400 per USD atau lebih rendah dari usul pemerintah Rp 9.500Asumsi keempat suku bunga SBI 3 bulan disepakati 7,5 persen, atau lebih rendah dari usul 8,5 persenAsumsi kelima harga minyak disepakati USD 80 per barel atau lebih rendah dari usul pemerintah USD 85 per barel
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengapresiasi positif semua asumsi baru yang disepakati''Ini cukup tepat untuk merespons situasi global yang bergerak dinamis dan sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir,'' ujarnya.
Gubernur BI Boediono mengatakan, pihaknya mendukung kesepakatan asumsi baru''Ini menciptakan postur APBN yang saya kira sangat bagusSaya yakin, ini direspons positif pasar,'' katanya(eri/wir/owi/tom/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Telkom Siaga Dongkrak Pelanggan Baru
Redaktur : Tim Redaksi