SURABAYA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan seluruh notaris agar mereformasi diri dalam menjalankan jasa kenotariatanMereka juga diharapkan mengoptimalkan kualitas pelayanan untuk memperkuat dunia bisnis dan investasi
BACA JUGA: Panglima TNI Tolak Dampingi Mega
’’Sebelum kita menuding, menyalahkan, dan mengkritik, mari kita lihat diri kita sendiri
BACA JUGA: Masih Ada 14 TKI Terjebak di Gaza
Dan, ke depan kita ingin meningkatkan darma bakti kita atau tidakBACA JUGA: KPK Semangati Kepala Daerah
Baru setelah itu, kita mengajak, jangan mencaci maki,” jelas SBY dalam acara pembukaan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Hotel JW Marriott, Surabaya, Rabu (28/1)SBY juga meminta notaris tetap menjunjung kode etik dan idealisme serta dapat mempertanggungjawabkan pelayananDalam acara yang dihadiri sekitar 2.000 notaris itu, SBY didampingi Menkum dan HAM Andi Mattalatta, Menkominfo MNuh, dan Mensesneg Hatta Radjasa.
Dalam kongres itu, terganggunya pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) menjadi agenda pembahasanSejak kejaksaan menghentikan sistem online Sisminbakum, proses pengurusan akta badan hukum menjadi bermasalahItu terlihat dari tumpukan berkas yang belum diproses
Para notaris hanya bisa pasrah setelah sistem online diganti manual yang berjalan lambat’’Para notaris pusing karena klien selalu menanyakan kapan selesai aktanya,” tutur Yani Sovi, notaris peserta kongresNotaris merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dewi Kusumawati juga mengakui, penghentian layanan online berdampak pada terhambatnya pekerjaan’’Saya tidak dapat mengakses Sisminbakum,’’ ujar Dewi.
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Soecipto menambahkan, proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum secara online selama ini berjalan baik’’Prosesnya cepat karena tanpa harus tatap muka,’’ kata SoeciptoSelain itu, lanjut Soecipto, tidak pernah ada keluhan soal biaya pendaftaran
Dia berharap pemerintah tidak membiarkan kondisi itu berlarut-larut’’Sebab, ini akan merugikan publik yang ingin mengurus badan hukum,’’ jelas SoeciptoDengan berhentinya pelayanan secara online, pengurusan akta-akta perusahaan hanya dikelola Ditjen AHU Depkum HAMPadahal, sesuai SK Menkeh pada 2000, PT SRD bersama Koperasi Pengayoman Pegawai Depkum dan HAM (KPPDK) ditunjuk sebagai pengelola layanan Sisminbakum hingga 2010.
Hartono Tanoe Diminta Kooperatif
Dari gedung Kejagung, batas waktu izin berobat pengusaha Hartono Tanoesoedibjo di Singapura berakhir hari iniKejaksaan Agung men-deadline agar pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD) itu bisa dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi Sisminbakum’’Sekarang kita menunggu sikap kooperatifnya dan iktikad baiknya,’’ kata Kapuspenkum Jasman Panjaitan di kantornya kemarin.
Kejaksaan sudah dua kali memanggil Hartono untuk diperiksa sebagai saksiNamun, Hartono memilih mangkir dengan alasan sedang dirawat di SingapuraMenurut Jasman, setelah izin berobat habis, kejaksaan segera mengagendakan untuk memeriksa HartonoNamun, jadwal akan bergantung pada tim penyidik’’Karena waktu berobat sudah habis, kami harap dia bisa segera pulang agar tidak semakin berlarut-larut,’’ terangnya.
Sebelumnya, kejaksaan menerima surat keterangan sakit Hartono dan izin dirawat empat minggu di SingapuraMenurut Jasman, dokter ahli tekanan darah meminta Hartono istirahat empat minggu sejak 29 Desember 2008Sedangkan dokter ahli jantung meminta Hartono beristirahat tiga minggu’’Namun, kejaksaan sudah memastikan Hartono tidak harus rawat inapDia hanya butuh berobat jalan,’’ tegas Jasman
Ditjen Imigrasi telah mencekal Hartono sejak 24 Desember 2008Pencekalan itu dilakukan untuk mempermudah Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi proyek Sisminbakum di Depkum dan HAMNamun, saat cekal diturunkan, Hartono sudah berada di Singapura untuk berobat(ris/zul/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Polri Mutasi 25 Jenderal
Redaktur : Tim Redaksi