SBY Minta Pejabat Daerah Berhemat

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memangkas anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri atau perjalanan dinas lainnya hingga 15 persenHal yang sama diminta kepada para kepala daerah

BACA JUGA: Polisi Masih Rahasiakan Jumlah Video Ariel

SBY mengingatkan pejabat daerah agar tidak menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, seperti belanja pakaian atau membeli oleh-oleh.

“Perlu saya sampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas sudah dipangkas 15 persenSaya juga menginstruksikan agar anggaran negara yang dulu digunakan untuk kepentingan pribadi, dihentikan

BACA JUGA: Kejaksaan Minta Polisi Lengkapi Berkas Ariel

Tidak boleh lagi membeli pakaian pribadi atau membeli oleh-oleh menggunakan uang negara,” pesan SBY, dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Kamis (29/7).

Penghematan perjalanan dinas dilakukan dengan cara mengurangi kunjungan bilateral dan mengurangi jumlah rombongan yang berangkatKebijakan itu sebenarnya sudah dimulai 2005 lalu, namun realisasinya secara bertahap terus berlangsung hingga sekarang

BACA JUGA: Pengedar Video Ariel Dicecar 70 Pertanyaan

“Kepada para pejabat di pusat, menteri, gubernur, bupati, dan walikota, bila ingin ke daerah lain jangan gunakan uang negaraPakailah uang pribadiKecuali benar-benar agenda dinasJanganlah kepentingan pribadi pura-pura acara dinas,” paparnya.

SBY tidak hanya mengingatkan perjalanan ke daerah-daerah, tetapi perjalanan ke luar negeri juga diharap tak menggunakan kas daerah“Jangan hambur-hamburkan uang daerahKalau ke luar negeri juga jangan minta uang kepada kedutaan besar (Dubes)Tolong jaga keprotokolan dan diplomasiJangan sampai agenda daerah merepotkan kedutaan-kedutaan kitaSaya minta ini menjadi perhatian,” tegasnya.

Presiden mencontohkan, tahun ini, dirinya ke luar negeri cuma menghadiri lima pertemuan pentingPertemuan itu ialah, ASEAN Summit dan East Asia Summit, APEC, dan G20 Summit dua kaliTiga pertemuan lain tak dihadiri langsung oleh Presiden, yang memiliki rombongan besarPresiden mewakilkan kepada Menko Perekonomian Hatta RadjasaTiga pertemuan itu ialah Nuclear Security di Amerika Serikat, KTT G15 di Iran dan Nigeria.

Instruksi Presiden untuk menghemat uang negara wajib dilaksanakanMenurut Presiden, meski kepala daerah diberi kewenangan otonomi daerah, namun garis-garis instruksi tetap menjadi kewajiban.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, wajib ditaati instruksinyaSaya wajib memastikan bahwa tugas pemerintahan di seluruh tanah air berjalan dengan baikMeski dipilih oleh rakyat, namun kepala daerah juga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Presiden, selain kepada DPRD.”

Beberapa persoalan serius yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, antara lain pemberian izin pengelolaan batubara“Pengelolaannya banyak yang kurang baik, kerusakan lingkungan sangat merugikan bangsa kitaSaya juga mendapat laporan, tidak sedikit Pemda yang menjalankan APBD terkesan setengah-setengahNanti, 6-7 Agustus, akan dilangsungkan raker di Istana BogorSaya ingin memastikan semua agenda pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah berjalan efektif,” pungkasnya.(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Garuda Bantah Intimidasi Karyawan