JAKARTA - Terungkapnya peristiwa pembantaian massal yang terjadi di Mesuji, Lampung, setelah hampir satu tahun berlalu mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang YudhoyonoPresiden menugasi Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk membentuk tim khusus menindaklanjuti laporan pembantaian yang disebut menewaskan 30 orang itu.
"Intinya, melakukan suatu pembuktian fakta dan kebenaran apa yang terjadi dengan kasus di Mesuji," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/12)
BACA JUGA: Tebus Dosa, Nafsiah Dahlan Gelar Baksos di Muara Tawar
Tugas itu dijalankan bersama dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.Tim tersebut juga bertugas untuk mencari solusi dengan melibatkan semua unsur, baik masyarakat, aparat, dan perusahaan
BACA JUGA: KPK Kantongi Tersangka Korupsi Proyek di Kemendikbud
"Komnas juga ikutJika fakta yang dibeber terkait dengan pembantaian tersebut benar, Julian menegaskan, oknum dari unsur mana pun harus ditindak tegas
BACA JUGA: Cari Dana untuk Masjid, Politisi PPP Dituntut 23 Bulan
Dia mengatakan, pemerintah juga serius untuk melakukan penegakan HAM"Pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah peduliKalau ada oknum yang melakukan tindakan tidak patut harus diproses," kata doktor ilmu politik Hosei University, Tokyo, itu.
Terpisah, Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, pihaknya siap bekerjama dalam tim untuk menindaklanjuti kasus Mesuji tersebut"Kami memang mengharapkan ada tim yang menyeluruh," kata Nur Kholis kepada koran ini.
Menurut dia, Komnas sudah pernah menerima laporan terkait dengan sengketa lahan antara warga dengan perusahaanBahkan ada beberapa laporan, misalnya di Ogan Komering Ilir"Kalau yang dilaporkan di Mesuji, kami akan fokus ke situ dulu," ujarnya.
Komnas, lanjut dia, juga sudah pernah melakukan investigasi terkait dengan sengketa perkebunanSaat ditanya hasilnya, Nur Kholis mengatakan, ?Hasilnya nanti saya cek.
Dalam pandangannya, kasus di Mesuji tersebut menjadi salah satu contoh bahwa konflik atau sengketa tanah perkebunan memang sangat menggangguMenurutnya, kasus seperti itu perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara menyeluruh.
Seperti diberitakan, sekelompok warga dari lembaga adat Megou Pak, Lampung, melaporkan pembantaian yang menewaskan 30 warga ke Komisi III DPRJumlah tewas itu adalah sepanjang tahun 2009 hingga 2011Peristiwa terjadi saat PT Silva Inhutani, perusahaan perkebunan kelapa sawit, akan memperluas lahan
Perusahaan yang dipimpin warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng itu bermaksud memperluas lahan di kawasan Tulang Bawang, Mesuji, dan Sungai Sodong, LampungNamun perluasan lahan tersebut ditolak warga adat sekitarMereka menolak karena warga di tiga kawasan itu tidak pernah mengembangkan kelapa sawit
Penolakan itu direspons secara represif oleh PT Silva Inhutani dengan membentuk pengamanan yang melibatkan masyarakat sipil atau pamswakarsa untuk menekan warga(fal/iro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nunun Dimungkinkan Diperiksa di Luar Kantor KPK
Redaktur : Tim Redaksi