SBY Mulai Kehilangan Legitimasi Publik

Selasa, 03 November 2009 – 19:58 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Desmon J Mahesa, mengatakan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi kasus Polri vs KPK, khususnya dalam penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, membuktikan bahwa sesungguhnya masyarakat punya harapan besar terhadap SBY untuk mampu menegakkan hukum secara adil dan berperikemanusiaan.

"Bahwa pada akhirnya harapan itu tidak akan terwujud, setidaknya dalam konteks penahanan Bibit-Chandra oleh Polri, itu bukan lagi soal rakyatTapi lebih pada kapasitas pribadi SBY selaku presiden dalam mewujudkan ekspektasi masyarakat tersebut," kata Desmon J Mahesa, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Walaupun demikian katanya, memperhatikan respon masyarakat terhadap SBY yang dirasa belum cukup memuaskan rasa keadilan masyarakat, maka wajar pula masyarakat terus-menerus memperjuangkan rasa keadilannya itu

BACA JUGA: Banggar Kabulkan Tambahan BLT 2009 Rp 68,6 Miliar

"Jika tuntutan itu tidak juga diindahkan, jelas pada akhirnya cara-cara yang dipakai oleh polisi dalam menahan Bibit-Chandra itu harus dibayar terlalu mahal oleh SBY, dalam bentuk kehilangan legitimasi dari rakyatnya," katanya.

Ditanya soal kapabel atau tidaknya SBY dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat itu, anggota Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa itu sangat tergantung dari leadership seseorang dan tak bisa dipaksakan oleh siapapun - termasuk oleh Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuknya
"Ini murni soal leadership

BACA JUGA: Mendesak, Pagar Istana Presiden Rp 22 Miliar

(Bagi) siapapun, leadership adalah hal yang melekat secara langsung dalam diri orang
Secara empiris, saya belum melihat munculnya leadership SBY dalam menyikapi penahanan Bibit-Chandra ini

BACA JUGA: Menkeu Beri Angin Anggito jadi Wakil Menteri

Presiden lebih memperlihatkan sikap bingungnya dengan cara mengulur-ulur waktu," kata Desmon.

Sikap yang sama juga diperlihatkan oleh mayoritas anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat dan koalisinya"DPR lebih dalam posisi menjadi alat stempel dari keputusan pemerintahSikap tersebut secara gamblang bisa dilihat (dalam) begitu kencangnya dukungan kalau pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakanTapi kalau ada aspirasi masyarakat yang secara relatif bertentangan dengan keinginan pemerintah, maka terlihat sekali sikap DPR lambat," ujarnya(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuasa Hukum Antasari Minta Saksi Ditahan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler