jpnn.com - JAKARTA – Ketua DPD RI Irman Gusman meminta publik tidak terjebak dalam dikotomi kunjunga politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Hambalang.
“Apa yang dilakukan oleh SBY sebagai ketua umum melakukan safari politik sah-sah saja sebagai kapasitasnya ketua umum supaya beliau bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi," kata Irman, di Jakarta, Senin (21/3).
BACA JUGA: Soal Hambalang, Fahri: Ini Republik Mangkrak
Demikian juga halnya dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang. Menurut Irman, itu adalah bahagian dari tugas kepala pemerintahan mengingat Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang Asian Games 2018.
“Dua peristiwa tersebut hendaknya dinilai positif sebab aspirasi yang diperoleh Pak SBY kemudian disampaikan kepada presiden sedangkan kunjungan Pak Jokowi ke Hambalang dalam rangka memperkuat persiapan Indonesia sebaga tuan rumah Asian Games," tegasnya.
BACA JUGA: Kolonel yang Gugur Itu Bercita-cita Giring Santoso Hidup-hidup!
Dijelaskan Irman, terhentinya proses pembangunan pusat olahraga Hambalang lebih disebabkan karena kebutuhan hukum dari KPK. "Jadi bukan karena dihentikan pemerintah. Tapi ada kebutuhan hukum di situ," tegasnya.
Lebih lanjut, senator asal Sumatera Barat itu berharap upaya mendikotomi safari politik SBY dan kunjungan Jokowi ke Hambalang segera dihentikan saja karena bisa berakibat tidak baik terhadap hubungan presiden dan mantan presiden.
BACA JUGA: Senator Cantik Bilang Tak Etis Paksa Pimpinan Sidang
“Dalam konteks ini, kita patut belajar dengan Amerika Serikat dalam menjaga hubungan presiden dengan mantan presiden. Di sana, presiden dan mantan presiden sangat akrab bahkan presiden yang sedang berkuasa bisa menugaskan presiden sebelumnya untuk melakukan visi misi kenegaraan ke berbagai negara di dunia," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Helikopter TNI Jatuh, Jokowi Beri Tugas Khusus untuk Luhut
Redaktur : Tim Redaksi