jpnn.com, JAKARTA - Permasalahan yang melilit PT Asuransi Jiwasraya tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Itu jika pemerintah memang mau serius menyelesaikannya. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah benar. Yakni, dengan melakukan audit secara menyeluruh.
"Kita juga mengapresiasi sikap pemerintah yang mendorong Kejaksaan Agung untuk mengambil-alih penanganan kasus gagal bayar Jiwasraya ini," tegas Wakil Sekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman, Jumat (27/12) di Jakarta.
BACA JUGA: Dini Purwono Merespons Reaksi SBY soal Kasus Jiwasraya
Politisi Partai Golkar ini juga mengurai harapannya agar pemerintah mampu memgindentifikasi permasalahan gagal bayar Jiwasraya ini secara utuh dan komprehensif. Di sisi lain, Maman juga yakin pihak kejaksaan akan mengusut kasus ini tanpa pandang bulu. Termasuk potensi penyelewengan sekitar Rp13 triliun yang diduga dilakukan oleh dewan direksi PT Asuransi Jiwasraya yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumya.
"Jangan ragu. Pihak kejaksaan harus bersikap tegas," Maman Abdurrahman menegaskan.
BACA JUGA: Cerita Ossy Dermawan soal Respons Pak SBY atas Skandal Jiwasraya
Sebagaimana ramai diberitakan, kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah itu, PT Asuransi Jiwasraya, membuat prihatin Presiden Joko Widodo. Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.
Menurut Jokowi, kasus gagal bayar Jiwasraya adalah masalah berat. Presiden menyerahkan tanggungjawab penyelesaiannya kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
BACA JUGA: Jokowi, SBY, Prabowo, Mahfud Ucapkan Selamat Natal, Begini Kalimatnya
Jokowi menegaskan bahwa persoalan gagal bayar Jiwasraya yang sudah dialami sejak tahun 2006 tersebut, dalam tiga tahun terakhir terus dikejar penyelesaiannya. Dari koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, sudah diperoleh solusi atau jalan keluarnya.
Berkaitan dengan aspek kriminal, alternatif penyelesaiannya sudah masuk ke ranah hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks itu, sebagaimana dikemukakan Menkeu Sri Mulyani, pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi.
Juga untuk memberi kepastian pada investor kecil. Total kewajiban Jiwasraya bahkan pernah mencapai Rp 49,6 triliun, yang sebagian besar pada investor kecil.
Menurut Maman Abdurrahman, permasalahan Jiwasraya dimulai sejak tahun 2006, di mana dari hasil temuannya equitasnya negatif sebesar Rp 3 triliun. Lalu, pada 2008, hasil temuan audit BPK menyatakan bahwa antara 2006 & 2007 PT. Asuransi Jiwasraya Disclaimer. Penilaian terburuk tersebut menjadi cap atau 'trade mark' Jiwasraya sampai sekarang ini.
Maman Abdurrahman juga menyitir pernyataan Ossy Dermawan, asisten pribadi Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yang dalam kasus Jiwasraya ini mengisyaratkan silakan saja menyalahkan masa lalu. Artinya, SBY mempersilakan jika periode pemerintahannya menjadi pihak yang disalahkan dan diminta bertanggungjawab.
Maman Abdurrahman mengakui bahwa ia tidak bisa memastikan pernyataan tersebut sebagai curhatan SBY. "Kita tidak tahu benar atau tidaknya apakah itu betul-betul dari SBY. Tetapi, kalaupun benar, itu tentunya statemen mubazir. Tak bermakna, alias kosong, garing," kata Maman Abdurrahman.
Maman menegaskan, bentuk pertanggung-jawaban pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah dengan melakukan identifikasi masalah secara utuh agar tidak hanya sekadar mencari solusi jangka pendek supaya dapat citra baik. Harus ada juga solusi jangka panjang agar pemerintahan berikutnya, setelah periode kedua pemerintahan Jokowi, tidak mendapatkan warisan masa lalu yang memalukan ini.
Ditekankan oleh Maman Abdurrahman, untuk mencari solusi jangka panjang tersebut, tidak bisa dengan curhat-curhat di media sosial (medsos). Atau, mohon-mohon minta disalahkan.
"Daripada bermohon-mohon minta disalahkan jauh lebih baik bermohon untuk mengusulkan ide atau solusi “ ujar Maman.
Wakil Sekjen Partai Golkar yang juga anggota DPR RI itu menegaskan kembali bahwa permasalahan Jiwasraya itu sudah ada sejak 2006 dan di tahun 2008 sudah ada juga temuan BPK yang disclaimer. "Itu adalah fakta, bukan khayalan, jadi tidak usah baper. Bagian dari hasil temuan serta inventarisasi masalah yang harus dipetakan agar diagnosa masalah bisa tepat sasaran," ujar Maman Abdurrahman.
Di akhir keterangannya Maman Abdurrahman menyarankan agar hendaknya ada pertemuan antara SBY dan Jokowi untuk membahas masalah gagal bayar Jiwasraya ini secara intensif.
"Saran saya kepada Pak SBY, jauh lebih baik tabayun dan duduk ngeteh bareng sama Pak Jokowi untuk berdiskusi mencari solusi masalah bangsa ke depan. Jangan dengar masukan dari orang orang disekitar Pak SBY. Nanti malah makin buntu," Maman Abdurrahman menegaskan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil