SBY Sinyalir Kandidat di Balik Kerusuhan Pilkada

BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengungkapkan keprihatinannya dengan masih banyaknya aksi-aksi kekerasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)SBY meminta aparat keamanan tidak hanya menindak rakyat yang terprovokasi

BACA JUGA: Imigrasi Persempit Ruang Gerak Awang

Namun, juga memberi sanksi kepada pihak yang bertanggung jawabPresiden menengarai ada kemungkinan kandidat atau tim sukses terlibat dalam aksi penggarakan massa yang berujung pada aksi-aksi kekerasan.

"Manakala terjadi kekerasan, jangan hanya rakyat yang barangkali diagitasi diprovokasi dan akhirnya melakukan kekerasan seperti itu, tapi juga perlu diberikan sanksi bagi mereka yang bertanggungjawab

BACA JUGA: Antasari jadi Konsultan Tahanan di Rutan

Siapa tahu kandidat atau tim suksesnya juga terlibat dalam menggerakan aksi-aksi kekerasan seperti itu," kata Presiden dalam rapat kerja di Istana Bogor, Kamis (5/8).

Selain dihadiri Wapres, para menteri, kepala lembaga non kementrian, dan anggota Wantimpres, para gubernur dan ketua-ketua DPRD provinsi juga ikut dalam rapat yang digelar kemarin hingga hari iniPresiden mengatakan, jika kekerasan tidak dihentikan, akan menjadi langkah mundur dari pelaksanaan demokrasi

BACA JUGA: Perubahan Sistem Politik Harus Tetap Jalan

Ia mengatakan, selama ini Pemilu sudah berjalan dengan baik?Ini tidak baik, karena korbannya lagi-lagi rakyat korbannya, dan apa yang sudah payah telah kita bangun, kemudian dirusak begitu saja,? kata SBYIa juga meminta para gubernur dan menteri terkait untuk mencegah kekerasaan berulang

Presiden telah berulangkali mengeluhkan banyaknya Pilkada yang berakhir dengan kekerasan massaDi Jawa Timur, Pilkada dengan kerusuhan paling massif terjadi di MojokertoSBY juga kerap menyoroti ekses Pilkada langsung seperti politik biaya tinggi, dan indikasi maraknya politik uangPresiden juga meminta banyak pendapat mengenai wacana peninjauan ulang Pilkada langsung.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pilkada secara langsung masih merupakan pilihan idealHanya saja, harus diminimalisasi dampak negatifnya"Yang penting meniadakan dampak-dampak, ekses-ekses yang buruk itu, seperti terjadi pengrusakan, demo besar-besaran, pembakaran," kata Gamawan.

Saat ini, pemerintah tengah mengkaji usulan dari beberapa pihakSalah satunya dengan pemilihan oleh DPRD untuk gubernurSedangkan untuk bupati/walikota, tetap dipilih langsung"Jadi hanya untuk pemilihan gubernur saja ada wacana seperti itu (pemilihan tidak langsung)," kata Gamawan(sof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Koruptor Sisminbakum Segera Dieksekusi