SBY Tak Akan Larang Keluarga Pejabat Berbisnis

JAKARTA - Ini kabar baik bagi para pejabat yang keluarganya menjadi pengusahaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tidak melarang keluarga pejabat untuk berbisnis

BACA JUGA: Harifin Melenggang Mulus Gantikan Bagir

Termasuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBN maupun APBD

’’Jangan halangi bisnis keluarga pejabat

BACA JUGA: Kasus Tanker Pertamina Siap Di-SP3

Bagaimanapun, mereka tetap  punya hak yang sama,’’ kata SBY saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Negara, Kamis (15/1).

Yang harus dilakukan masyarakat, kata SBY, adalah mengawasi bisnis keluarga pejabat tersebut’’Bisnis keluarga pejabat kalau sudah masuk APBN dan APBD harus diteropong

BACA JUGA: SBY Sidak Stasiun, Terminal, dan SPBU

Tidak bisa dilarang, tapi harus fair,’’ tuturnya

Menurut SBY, salah satu yang harus diawasi terus-menerus adalah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahSebab, di situlah sumber korupsi selama ini’’Ini masih jadi penyakitMari kita perang terhadap budaya markupKalau ikut konspirasi, akan masuk penjara sama-sama,’’ paparnya

Kepada pengurus Inkindo, SBY meminta mereka berperan dalam melakukan pembangunan dengan baik, efisien, efektif, berkualitas, dengan produktivitas yang tinggiSetiap pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkanMisalnya, ketika membangun gedung sekolah dasar, harus benar-benar kukuh dan tidak mudah ambruk ketika terjadi gempa

’’Setiap rupiah harus dapat dipertangggungjwabkanSaya minta jangan bekerja asal-asalan,’’ tegasnyaSBY meminta Inkindo menjaga integritas dan kepercayaanSelain itu, Inkindo juga harus memiliki kompetensiKata SBY, kompetensi konsultan konstruksi Indonesia mendapat apresiasi yang baik di berbagai negara.

Karena itu, SBY yakin konsultan Indonesia tidak akan kalah bersaing dengan konsultan asing’’Ini bukan basa-basi, bukan klise, bukan angin surgaJangan sluman slumun slamet,’’ katanya

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional Inkindo Bachder Djohan mengusulkan perubahan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahInkindo merasa ada sejumlah pasal dalam keppres tersebut yang membuat konsultan lokal sulit bersaing dengan konsultan besar

Atas usul tersebut, SBY meminta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menindaklanjutiDjoko Kirmanto mengatakan, pihaknya akan mengkaji masukan Inkindo itu’’Saya belum membaca usulnyaTapi, tadi presiden sudah minta untuk dipelajariPasti saya lakukan,’’ ujar Djoko

Mengenai bisnis keluarga pejabat yang disinggung SBY, Djoko mengatakan, pihaknya memang tidak bisa melarang siapa pun ikut tender-tender proyek pemerintah, termasuk keluarga pejabatYang harus dilakukan pejabat yang menangani tender adalah menutup mata, tidak melihat pemilik perusahaan yang mengajukan tender.  ’’Selama ini, saya tidak mau tahu perusahaan yang mengajukan tender milik siapa atau keluarga siapaAsal proposalnya bagus dan kualitasnya baik, pasti menang,’’ tegasnya. (tom/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Film Kartun untuk Terapi Bocah Autis