SBY Telepon TKI Korban Perkosaan

Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan

Senin, 20 September 2010 – 06:32 WIB

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menunjukkan keprihatinan terhadap nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di MalaysiaDifasilitasi KBRI Malaysia, SBY melakukan pembicaraan via telepon internasional dengan Winfaidah, 26, TKI asal Lampung yang menjadi korban penganiayaan dan perkosaan majikan di Penang, Malaysia.

"Presiden menyampaikan agar ibu Winfaidah bersabar dalam menjalani perawatan hingga benar-benar pulih dan memastikan bahwa semua pembiayaan RS akan ditanggung pemerintah," ujar juru bicara Presiden bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah di Jakarta kemarin (19/9)

BACA JUGA: 238 TKI di Jordania Tunggu Kepastian Pulang



Winfaidah kini mengalami depresi berat seteah mendapat pemukulan dan pemerkosaan
Tak hanya itu, wanita itu juga tidak berdaya karena diseterika pada bagian dada dan punggung hingga ada salah satu jari tangannya yang putus

BACA JUGA: Biaya Kunjungan Dinas 4 Kali Anggaran Jankesmas

Wanita itu lantas dibuang majikan di jalan raya
Pekan lalu pada (13/9) dia ditemukan warga setempat dan PDRM wilayah Penang langsung melarikannya ke rumah sakit

BACA JUGA: Adjie-Anggie Gelar Pesta Mewah untuk Ultah Anak

Setelah pulih dari depresi, Winfaidah kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya kepada polisi.

Atas laporan tersebut, Kepolisian Penang kemudian menghubungi KBRI di Kuala Lumpur dan menangkap pasangan suami istri majikan Winfaidah pada Jumat (17/9) kemarin"Presiden memerintahkan Dubes Da"i Bachtiar memastikan proses hukum berlangsung dengan adilPresiden juga mengapresiasinya warga dan polisi setempat atas pertolongan pertama yang mereka berikan," tutur Faizasyah.

Menurut dia, Winfaidah sempat tidak percaya bila lawan bicaranya di telepon adalah Presiden SBYNamun setelah diyakinkan langsung oleh Presiden SBY dan Dubes Da"i Bachtiar, barulah wanita yang bekerja di Penang sejak Februari 2010 itu percaya.

Ketika dihubungi, Winfaidah sempat tidak percaya bahwa dirinya sedang berbicara langsung dengan PresidenNamun, setelah diyakinkan oleh Dubes Da?i , akhirnya dia menyadari dan meluapkan kebahagiaan karma dapat berbincang dengan orang nomor satu di RI tersebut"Ibu Winfaidah juga menyampaikan terimakasih karena mendapatkan perhatian langsung dari Presiden," ujar Faiza.

Secara terpisah, LSM  Migrant Care menilai kasus ini adalah sinyalemen bahwa pola pengiriman TKI perlu dievaluasiKarena apa yang selama ini dianut tentang pola migrasi oleh pemerintah tidak dilakukan dalam bentuk aman dan berbasis pada penegakkan hak-hak TKI sebagai pekerja"Pengiriman pekerja migran lebih kepada persoalan tata niaga atau untung rugi menempatkan ke negara luarItu tak ubahnya perdagangan orangBahkan, bukan berdasarkan best right approach, melainkan lebih kepada komoditas," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah.

Anis menilai respon pemerintah terhadap pelanggaran HAM WNI di luar negeri terutama TKI sangat lambatBahkan ada kesan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran HAM terhadap TKI kita di berbagai negaraDi sisi lain, kasus-kasus penegakkan hukum TKI di negara tujuan pun diduga tidak adil

"Saya kira untuk kasus-kasus yang TKI menjadi korban itu sulit kita katakan fair trialYang adil itu hampir nggak ada," tutur AnisPadahal, ia menambahkan, buruh migrant nyata memberikan keuntungan bagi negara, baik negara pengirim maupun negara penerimaAnis mengatakan, Indonesia sebagai negara pengirim jelas mendapat devisa cukup banyak dari remitansi RKIBerdasarkan data Migrant Care 2009, misalnya remitansi (kiriman uang TKI dari luar negeri ke Indonesia) sebesar Rp 94 triliun"Jauh lebih tinggi dari pendapatan sektor pariwisata dan lain sebagainya," ungkap dia(zul)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Anggap Nanan Lebih Pengalaman


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler