JAKARTA - Wacana perombakan kabinet seiring dengan penataan ulang komposisi partai koalisi makin terasa dekatPresiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mengundangi ketua umum partai-partai yang tergabung dalam koalisi untuk diajak bicara.
Kemarin sore (3/3), giliran Ketua Umum PPP yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali yang diundang ke Wisma Negara, komplek Istana Presiden, Jakarta
BACA JUGA: SBY Ibarat Koboi Batal Duel
Namun tidak diketahui pasti mulai pukul berapa Suryadharma Ali mulai berada di Wisma NegaraBACA JUGA: Nasib Ahmadiyah Diputus Bulan Ini
Wartawan tidak diperkenankan mendekat ke gedung tersebut oleh petugas keamanan dalam (kamdal)Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga hanya menjawab diplomatis
BACA JUGA: Kader Parpol Anggota Setgab Diminta Hentikan Manuver
"Saya tidak bisa membenarkan atau membantahnyaNCND, no confirmation no denial," katanya.Pertemuan dengan pimpinan parpol tersebut sempat membuat agenda kegiatan SBY berubahSBY membatalkan rapat kabinet terbatas bidang kesra yang diagendakan pukul 14.00 di Kantor PresidenSebagai gantinya, agenda menerima Menteri Luar Negeri Timor Leste yang seharusnya dimulai pukul 16.00 dimajukan pukul 14.00.
Namun demikian, secara terpisah, anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok membenarkan, kalau presiden telah melakukan pertemuan dengan Suryadharma AliInformasi tersebut didapatnya setelah sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Mensesneg Sudi Silalahi"Hari ini (kemarin, Red) jadwalnya Pak SDA (Suryadharma Ali), yang lain entah besok (hari ini, Red) atau sekaligus malam ini (malam kemarin, Red)," jelasnya.
Seperti diberitakan, sehari sebelumnya, SBY telah memanggil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum DPP PKB AMuhaimin IskandarPertemuan berlangsung di Wisma Negara"Golkar dan PKS pasti juga akan dipanggil, tapi kapan waktunya itu yang belum pasti," kata Mubarok
Terkait isi pertemuan SBY dengan para ketua umum parpol, para pimpinan parpol lainnya memilih bungkamMisalnya, Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi yang mengaku belum mendapat informasi dari ketua umumnya terkait hasil pertemuan"Saya tidak tahu apakah juga membahas soal reshuffle atau tidak," kata Imam
Sementara itu, hingga siang kemarin, PKS belum menerima kabar ketua umumnya akan diundang SBYTermasuk, kabar bahwa presiden akan menyurati setiap partai anggota koalisi juga belum diterima"Belum ada sampai sekarang," ujar Sekjen DPP PKS Anis Matta.
Terkait desakan agar mundur dengan sukarela belakangan ini, dia menegaskan, partainya tidak akan menghiraukan suara-suara tersebutApalagi, yang keluar dari anggota koalisi secara langsungDia menegaskan, sikap PKS tetap akan ditentukan berdasarkan komunikasi langsung dengan SBY nantinya"Kan mendung tidak selalu menurunkan hujanNah, sekarang kita tunggu," ujar Anis.
Dia menyatakan, hanya SBY pihak yang bisa menentukan masuk keluarnya PKS dari koalisi"Dalam prinsip kita itu jangan memulaiBeliau yang ajak koalisi, maka beliau pula lah yang harus mengakhiri," pungkasnya
Di bagian lain, kabar bahwa kubu PDIP telah ditemui Ketua Umum DPP PAN Hatta Radjasa mendapat konfirmasiKetua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) DPP PDIP Taufik Kiemas tidak membantah adanya pertemuan itu.
Kabar pertemuan antara Hatta, Taufik dengan Puan Maharani itu terjadi pada Selasa (1/3) laluMeski tidak membantah, Taufik memilih menolak menjelaskan isi pertemuan tersebut"(Pertemuan) itu bicaranya sama mbak PuanTanya saja mbak Puan," kata Taufik ditemui wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (3/3).
Sebagai Ketua MPP, Taufik tidak memastikan apakah pertemuan itu membahas posisi PDIP dalam koalisiMenurut dia, kapasitas Hatta saat itu memang bermaksud menemui PuanHal itu merupakan tindak lanjut pertemuan Puan sebelumnya
"Mbak Puan kan sudah ketemu Pak SBY sebelumnyaJadi kalau menyangkut PDIP ke depan itu ke Mbak Puan saja," sebut dia.
Dalam konteks koalisi, Taufik menegaskan pernyataannya bahwa PDIP siap berkoalisi dengan siapapun, termasuk pemerintahan SBY saat iniSecara pribadi, Taufik menyebut bahwa PDIP juga bukan merupakan partai oposisi"Di sini mah tidak mengenal oposisiLagipula, saya kan nggak pernah punya musuhNggak pernah nggak ngobrol sama orang," tandasnya.
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menduga pertemuan Hatta Radjasa dengan dengan Taufik Kiemas dan Puan Maharani memang sinyal untuk mengajak PDIP memperkuat pemerintahan atau kabinet"Bisa juga dalam semangat yang sama memperkuat koalisi untuk mengurangi kekuatan koalisi yang lain dengan menambah kekuatan baru," katanya di Kantor Akbar Tandjung Institute, Jalan Pancoran Indah, Jakarta Selatan, kemarin.
Dia juga tidak terlalu mengkhawatirkan bila manuver Cikeas itu terkait upaya untuk menggusur Golkar dari koalisi"Sama sekali tidak ada masalah," tegas Akbar.
Menurut dia, Golkar telah berpengalaman menghadapi banyak tekananDi awal era reformasi, sebut Akbar, partainya selalu mendapat intimidasi politik, opini, dan fisik dari kekuatan yang anti orba"Alhamdulillah semua bisa kami hadapi dengan tegarBahkan, kami melewati masa "masa kritis, dan menjadi pemenang pemilu 2004," ungkapnya.
Akbar juga menilai upaya menggeser PKS dari koalisi kurang tepatApalagi, ketika itu didasarkan pada dukungan PKS terhadap usulan angket mafia pajakMenurut Akbar, dari segi dukungan itu, Golkar dan PKS sebenarnya tidak ada perbedaanKedua partai sama "sama ingin melakukan perbaikan dalam sistem perpajakan.
"Kalau PKS mendapat tindakan, Gokkar seharusnya memiliki rasa solidaritas, karena posisinya samaCuma bedanya Golkar lebih banyak anggota DPRnya dari PKS," katanya.
Di tempat yang sama, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan luka psikologis di internal koalisi sudah menganga lebarKetika SBY tidak melakukan reshuffle, keputusan ini akan mempermalukan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan elit Demokrat lain yang belakangan aktif mendorong Golkar dan PKS keluar dari koalisi.
"Kalau tidak ada reshuffle, SBY akan terkesan lebih percaya ke Golkar dan PKS ketimbang elitnya sendiri di Partai Demokrat," ungkap Burhan.
Batalnya reshuffle, lanjut Burhan, juga akan menimbulkan demoralisasi terhadap mitra koalisi yang sudah membuktikan loyalitasnya, terutama PKB dan PANPadahal, kedua partai itu sudah terlanjur dianggap publik sebagai dayang-dayang kekuasaan.
"Bagaimanapun PAN dan PKB tentunya berharap mendapat insentif kekuasaan, misalnya tambahan kursi menteriKeinginan itu tentunya tidak akan mereka dapatkan kalau Golkar dan PKS tetap dipertahankan," ujar peneliti di Lembaga Survei Indonesia (LSI), itu.
Efek lain bila SBY tidak berani melakukan mekanisme reward and punishment terhadap koalisinya adalah ini akan menjadi presedenBukan tidak mungkin kenakalan Golkar dan PKS itu akan ditiru partai koalisi lain sampai akhirnya Demokrat benar "benar sendirian di parlemen"Bagaikan bom waktu yang bisa meledak, dinamika internal akan terus bergolak," ulas Burhan.
Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung tidak yakin SBY akan melakukan reshuffleMenurut dia, segala manuver dari kubu Cikeas tak lebih dari sekedar gertak"Kayak film coboy ituMengancam lu guwe tembak (kamu saya tembak, Red), tapi habis itu pistolnya dimasukkan lagi," canda Pram "panggilan akrab Pramono Anung, lantas tertawa(fal/dyn/bay/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak PNS Doyan Selingkuh
Redaktur : Tim Redaksi