jpnn.com, BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding Polri bersikap tidak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak. Mantan presiden RI itu mengklaim dirinya pribadi dan Partai Demokrat kerap dizalimi institusi penegak hukum.
SBY mengambil contoh Pilkada DKI 2017 lalu. Saat itu, Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Demokrat, Sylviana Murni.
BACA JUGA: Kasus Rizieq Shihab Dihentikan, RPI: Polri Tebang Pilih
"Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statmen yang merusak kredibilitas SBY," kata dia dalam konferensi pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
Bukan hanya di Jakarta, lanjut SBY, dugaan ketidaknetralan juga terjadi dalam pilgub Papua tahun ini. Di sana, calon gubernur yang diusung Demokrat, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya.
BACA JUGA: Komarudin Watubun Nilai Playing Victim ala SBY Sudah Usang
"Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub, dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan," jelasnya
SBY juga menerangkan bahwa Polri tidak netral dalam Pilgub Kalimantan Timur. Menurut SBY, calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian.
BACA JUGA: Mungkin, 27 Juni Bakal jadi Libur Nasional
Masalah itu, masih menurut SBY, terjadi karena adanya penolakan permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.
Tak hanya itu, ketidaknetralan juga terjadi dalam Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.
"Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian," kata dia.
SBY juga menuding TNI dan BIN bersikap tidak netral. Dalam gelaran Pilgub Riau SBY mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu.
"Di Maluku kejadian. Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah," jelas dia.
"Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI," sambung Presiden keenam RI ini. (jar/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Serentak, Apakah 27 Juni Libur Nasional?
Redaktur & Reporter : Adil