jpnn.com - JAKARTA - Surat Edaran (SE) terbaru dari MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas untuk seluruh honorer akhirnya terbit.
Terbitnya SE MenPAN-RB Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli itu menjadi angin segar bagi honorer seluruh Indonesia yang saat ini tengah menunggu kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Pentolan Honorer sampai Terkejut, DPR: Tak Hanya PPPK Paruh Waktu
Dalam SE tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) memperjelas status serta kedudukan honorer K2 maupun tenaga non-ASN.
Para PPK yang dimaksud di sini adalah kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat.
BACA JUGA: RUU ASN Diuji Publik, Ada 3 Mekanisme Penyelesaian Honorer
MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP ini.
"Oleh karena itu, maka sesuai dengan amanat PP 49/2018, aturan tersebut akan berlaku pada 28 Nopember 2023," ujar Menteri Anas dalam SE terbarunya.
BACA JUGA: Tak Semua PPPK 2 Tahun Nilai Baik Terima Kenaikan Gaji Berkala, Jangan Kaget
Dijelaskan dalam SE bahwa melihat banyaknya masukan, aspirasi dari berbagai pihak bahwa honorer K2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis.
Adapun langkah-langkah yang diharapkan dilakukan seluruh PPK instansi pusat dan daerah sebagai berikut:
1. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN atau honorer selama ini;
3. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya.
"Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Menteri Anas.
SE MenPAN-RB jadi Surat Sakti
Merespons SE MenPAN-RB tersebut, Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Riyanto Agung Subekti langsung bergerak cepat.
Dia menginstruksikan seluruh honorer K2 khususnya tenaga teknis administrasi untuk merapat kepada masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota.
Dia pun meminta seluruh honorer K2 tenaga teknis administrasi untuk menggandakan SE MenPAN-RB tersebut dan membawa kepada masing-masing kepada daerah serta mengawalnya.
"Kepala daerah harus tahu bahwa tidak ada itu pemutusan hubungan kerja (PHK) seluruh honorer termasuk K2 tenaga teknis administrasi," tegas Kang Itong, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Kamis (27/7).
Dia mengimbau honorer tenaga teknis administrasi untuk merapatkan barisan dan mengawal SE MenPAN-RB tersebut.
Sebab, ini menjadi surat sakti untuk mengadang kemungkinan terjadinya PHK massal terhadap honorer.
"Sekarang kepala daerah tidak bisa lagi berkutik. Sudah ada surat MenPAN-RB yang menjadi bukti kuat tidak adanya pemecatan honorer," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad