jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah dua kali melayangkan surat panggilan kepada La Nyalla Mahmud Mattalitti menyusul pengakuannya tentang permintaan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal mahar politik untuk bisa diusung sebagai calon gubernur Jawa Timur (Jatim). Namun, ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim itu sudah dua kali tak memenuhi panggilan Bawaslu.
Pengakuan soal mahar politik juga datang dari Siswandi yang hendak bersaing pada Pilkada Kota Cirebon. Pensiunan Polri dengan pangkat terakhir brigadir jenderal itu mengaku dimintai uang oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar bisa diusung sebagai calon wali kota.
BACA JUGA: Mahar Politik Sama dengan Memojokkan Islam
Seperti halnya Nyalla, Siswandi tak hadir memenuhi panggilan Panwas Kota Cirebon. Dia berencana memenuhi panggilan Panwas Kota Cirebon besok (19/1).m
Menurut anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, keterangan Nyalla dan Siswandi sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian benar atau tidaknya ada permintaan mahar politik. Karena itu Bawaslu merasa perlu melakukan klarifikasi terhadap keduanya.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan: Bukan Mahar, Tapi Suap
"Saya sampaikan di sini, Bawaslu dalam melakukan proses ini kan harus meminta klarifikasi. Kami tidak mau genit, tapi berdasarkan undang-undang, harus melakukan pemanggilan terhadap para calon tersebut," ujar Fritz di Jakarta, Kamis (18/1).
ApabilaNyalla dan Siswandi tak mau hadir, kata Fritz, Bawaslu akan kesulitan untuk mengungkap fakta. Sebab, permintaan mahar politik tentu tak akan disampaikan secara terbuka di publik.
BACA JUGA: Ssstt, Ada Upaya Benturkan Anies dengan Bang Sandi
"Itu (dugaan mahar politik,red) terjadi di ruangan gelap dan publik meminta Bawaslu membuat ruangan gelap menjadi terang. Itu akan sulit apabila para calon tersebut tidak mau hadir dalam klarifikasi," katanya.
Karena it Fritz mengimbau Nyalla maupun Siswandi bersedia hadir memberi keterangan. Tujuannya demi kepentingan yang lebih besar.
“Demi membuat proses demokrasi bisa berjalan lebih baik dan bersih. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui calon maju dengan cara-cara jujur dan diperkenankan undang-undang," pungkas Fritz.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beredar Info, Kantor Gerindra Bakal Dikepung Ormas
Redaktur & Reporter : Ken Girsang