jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 193.954 guru lulus passing grade (PG) hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resah.
Pasalnya, sebagian besar berpotensi masuk keranjang lantaran formasi yang disiapkan daerah tidak berbanding lurus dengan jumlah guru lulus PG tahap 1 dan 2.
BACA JUGA: 200 Ribu Honorer K2 Administrasi & Teknis Lainnya jadi PNS atau PPPK, Asalkan...
Perencanaan Program dan Anggaran Ditjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Andika Gerindra memaparkan, jika melihat data formasi PPPK 2022 ditambahkan sisa tahun 2021, sebanyak 303 Pemda, posisinya tidak aman.
Nah, 303 Pemda ini mengoleksi sebanyak 173.845 guru lulus PG.
BACA JUGA: 90 Ribu Honorer Satpol PP Usia 35 Tahun ke Atas Tolak jadi PPPK, Maunya...
"303 Pemda ini memiliki sisa formasi 2021 ditambahkan formasi PPPK 2022 yang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah guru lulus PG," ujar Andika dalam rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan PPPK guru di instansi daerah yang dimulai 18 Juni hingga Juli mendatang.
Artinya, kata Andika, tidak semua akan terakomodasi sehingga berpotensi masuk keranjang. Kecuali, Pemda menambah forrmasi untuk guru lulus PG.
BACA JUGA: Satpol PP Diangkat jadi PNS, Bukan PPPK & Outsourcing, Regulasinya Jelas
Dia menyebutkan, sejumlah mata pelajaran (mapel) kelebihan guru lulus PG, seperti bahasa Inggris, guru TK, ekonomi, dan lainnya.
Nah, guru-guru tersebut kata Andika, berpotensi besar masuk keranjang alias menunggu antrean untuk diangkat menjadi PPPK bila ada aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun.
Kemendikbudristek akan mencarikan dan menempatkan guru lulus PG di sekolah yang membutuhkan jika di sekolah induk penuh.
"Hanya, jika formasinya yang disiapkan Pemda tidak cukup, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan terpaksa guru-guru ini masuk keranjang karena kelebihan," kata Andika.
Dia menegaskan, prinsip utama yang diterapkan Kemendikbudristek adalah sebisa mungkin menempatkan guru lulus PG di sekolah Induknya, tidak menggeser honorer ketika PPPK masuk.
Namun, Andika kembali menegaskan, upaya Kemendikbudristek itu akan berhasil bila didukung Pemda dengan mengajukan usulan kebutuhan formasi PPPK semaksimal mungkin.
"Kemendikbudristek menyiapkan kuota satu juta PPPK guru, kalau yang diusulkan tidak maksimal bagaimana bisa menyelesaikan seluruh 193.954 peserta lulus PG," ucapnya.
Sebelumnya Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril, mengungkapkan, guru lulus PG PPPK tahap 1 dan 2 sebanyak 193.954 orang tersebar di 506 daerah.
Dari jumlah tersebut, kata Iwan, terdapat 303 Pemda, posisinya tidak aman alias berpotensi masuk keranjang. Pasalnya, sebanyak 173.845 guru lulus PG di 303 daerah tersebut tidak akan semuanya bisa terakomodasi.
"Jadi, ada 60 persen Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus PG meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022," terang Dirjen Iwan dalam sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru di Instansi Daerah 2022 baru-baru ini.
Dia juga menyebutkan dari 506 daerah, ada tujuh yang tidak memiliki guru lulus PG.
Untuk guru lulus PG yang sudah aman dan pasti terakomodasi di PPPK 2022 sebanyak 20.109 orang.
"Dari 193.954 guru lulus PG, yang sudah pasti terakomodasi tahun ini sebanyak 10,4 persen atau 20.109. Sisanya masih belum aman," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang sudah lulus PG sebanyak 98 instansi atau 19 persen. Ini masuk kategori sangat aman.
Sisa formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan guru lulus PG sebanyak 105 instansi atau 21 persen. Ini kata Iwan, masuk wilayah aman.
"Kalau ditotal 203 daerah yang aman. Artinya, guru lulus PG-nya pasti diakomodasi tahun ini," ujarnya.
Untuk wilayah tidak aman, Dirjen Iwan menyebutkan sebanyak 122 instansi (24 persen) karena formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus PG.
Terdapat juga daerah sangat tidak aman sebanyak 181 daerah (36 persen). Daerah-daerah tersebut sisa formasinya jauh lebih kecil dibandingkan guru yang sudah lulus PG.
Melihat banyaknya guru lulus PG dalam kondisi tidak aman karena formasi di daerahnya sedikit, Dirjen Iwan pun mengimbau Pemda untuk mengajukan usulan semaksimal mungkin.
"Guru lulus PG PPPK 2021 akan terakomodasi jika Pemda mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin. Kami mendorong Pemda untuk menyelamatkan para guru ini, apalagi anggaran sudah disiapkan pusat," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad