jpnn.com - SURABAYA – Salah satu substansi materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) menjadi UU ialah penyelesaian masalah honorer atau non-ASN.
Dalam RUU ASN muncul konsep penyelesaian honorer dengan mengangkat sebagian dari mereka menjadi PPPK Part Time atau PPPK Paruh Waktu.
BACA JUGA: Resume Pendaftaran CPNS 2023 & PPPK Masih Terganjal e-Meterai? Coba Pakai Cara Ini
Akademisi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr. Falih Suaedi mengatakan model PPPK part time cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia.
"Namun, kebijakan PPPK Part Time harus ada tinjauan lebih lanjut sebelum diresmikan," kata Falih Suaedi, dosen Administrasi Negara di Universitas Airlangga, di Surabaya, Senin (25/9).
BACA JUGA: Para Honorer Pelamar PPPK 2023 Harus Siap Mental Melihat Pengumuman 20 - 26 Oktober
Hal yang perlu kajian mendalam, lanjutnya, antara lain mengenai proses perekrutan honorer yang akan diangkat PPPK, termasuk yang akan menjadi PPPK Part Time.
Proses pengangkatan harus transparan dan tegas agar tidak ada peluang bagi oknum-oknum nakal untuk melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
BACA JUGA: Jika Guru Honorer Tuntas Diangkat PPPK 2023, Tahun Depan Giliran Tendik, SemangatÂ
"Hal ini perlu tinjauan lebih yang mendalam dan mempertegas atas kebijakan yang telah ditetapkan agar kebijakan yang telah dirancang berjalan dengan baik dan tepat pada sasaran," tutur dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair tersebut.
Dia mengatakan, sebelum proses pengangkatan dilakukan maka harus ada pengklasteran honorer.
"Sistem pengklasteran ini menggunakan pengombinasian kinerja atau kompetensi dari seorang pegawai, melihat seberapa lama ia mengabdi. Dengan ini, kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah akan tepat sasaran," ujarnya. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu