jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Ono Surono menilai rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta PT Pertamina mencabut subsidi solar bagi nelayan adalah bukti kebijakannya tidak berpihak ke nelayan kecil di Indonesia.
“Jika begitu, beliau lebih mendukung neoliberalisme yang diusung kekuatan-kekuatan global atau asing,” ujarnya, Selasa (1/8).
BACA JUGA: KKP Bersinergi dengan Pertamina
Politikus PDI Perjuangan ini mengindikasikan Indonesia saat ini sedang ditekan oleh kekuatan global yang dimotori oleh organisasi negara-negara besar.
Mereka mendorong kebijakan pengelolaan perikanan yang pro lingkungan dan antisubsidi yang sangat merugikan nelayan Indonesia.
BACA JUGA: Bu Susi: Modus Sama, Pelelangan Kapal Hanya Dimanfaatkan Penjahat
“Coba kita cermati juga subsidi yang diberikan kepada petani. Benih, pupuk dan obat-obatan selalu hadir dan tetap dipertahankan oleh menteri pertanian-nya,” tegasnya.
Menurut Ono, subsisi bahan bakar minyak (BBM) hanya diberikan untuk kapal denga ukuran 30 GT ke bawah.
BACA JUGA: Bu Susi: Kapal Bukti Kejahatan, gak Boleh Dilelang!
Hal itup diatur oleh Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Mayoritas nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil yang ukuran kapalnya 30 GT ke bawah.
"Sehingga diharapkan dengan subsidi tersebut, nelayan kecil bisa lebih sejahtera karena komponen biaya melaut 60-70 persennya adalah BBM,” jelasnya.
Seperti diketahui, Susi mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil.
Susi beralasan bahwa selama ini, banyak nelayan kecil justru tidak mendapatkan solar subsidi.
Bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kata Bu Susi, Pak Jokowi gak Beri Arahan
Redaktur & Reporter : Boy