jpnn.com, JAKARTA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari meragukan klaim Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan tentang big data berisi 110 juta warganet menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Pegiat antikorupsi itu menyebut klaim menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai kebohongan.
BACA JUGA: Cuaca Cerah Menyambut Jokowi di Kaltim, Dua Jenderal Menunggu
"Jadi, big data menjadi big dusta," kata Feri kepada JPNN.com, Minggu (13/3).
Lulusan William and Mary Law School, Amerika Serikat, itu menegaskan UUD 1945 mengatur seorang presiden hanya boleh menjabat maksimal dua periode.
BACA JUGA: Jokowi Bikin Ritual Kendi Nusantara di IKN, Arief Poyuono Berkata Begini
Meski disukai rakyat, presiden yang sudah menjabat selama dua periode tidak bisa mencalonkan diri di pilpres lagi.
Oleh karena itu, Feri menentang ide penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand itu menyatakan masa kekuasaan presiden harus dibatasi.
BACA JUGA: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Ketua PWNU Jakarta Bilang...
"Jika Pak Luhut dan Jokowi tidak puas dan ingin lebih, silakan pindah ke negara kerajaan saja," ujar Feri.
Sebelumnnya, Luhut mengaku memiliki data yang menunjukkan rakyat Indonesia tidak tertarik dengan pemilu. Menurutnya, rakyat yang menginginkan penundaan pesta demokrasi itu beralasan tidak menginginkan kegaduhan seperti Pemilu 2019 terulang.
"Kalau di menengah bawah itu pokoknya pengin tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan akun Deddy Corbuzier di YouTube.(mcr9/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bertolak ke Titik Nol Kilometer IKN, Lihat Tuh yang Mendampingi
Redaktur : Antoni
Reporter : Dea Hardianingsih