jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) semakin serius membuat aturan memidanakan korporasi.
Hakim Agung MA Surya Jaya hari ini mendiskusikan tindak lanjut pembuatan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Kenapa Arcandra Dapat, yang Lain Tidak?!
Hanya saja Surya enggan menjelaskan detail isi draft Perma ini.
"Tunggu saja (pengesahannya)," kata Surya di kantor KPK, Kamis (8/9).
BACA JUGA: Kenangan Lama Megawati dan George Bush...
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, Perma itu masih akan dibahas oleh MA dan komisi antirasuah.
"Mungkin akhir bulan ini selesai," kata Yuyuk di kantornya, Kamis (8/9).
BACA JUGA: Penting! Baca Ini Agar Tak Tertipu KPK Palsu
Dia pun tidak menjelaskan detail karena belum mendapatkan draft lengkap Perma tersebut. Yang jelas, kata dia, Perma ini mengatur tata cara pemidanaan korporasi yang selama ini belum ada.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan draft Perma itu hampir rampung. Nantinya, draft akan dipaparkan di MA bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Tantangan Utama Penyelenggara Pemilu 2019
Redaktur : Tim Redaksi