jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi penunjukan rekan lamanya, Ali Mochtar Ngabalin, sebagai tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP). Posisi Ali ini berada di bidang komunikasi politik di bawah koordinasi Deputi IV KSP Eko Sulistyo.
“Pak Ali Ngabalin itu kawan saya dari dulu dan saya kira pandangan-pandangannya sebagian besar sama. Tapi, saya tidak ada urusan dengan orang per orang, yang kami (DPR) urus adalah kebijakan-kebijakannya (KSP),” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).
BACA JUGA: Fadli Zon Terus Suarakan Pembubaran KSP, Ini Alasannya
Jadi, ujar Fadli, kalau nanti ada perbedaan pendapat dengan Ngabalin dalam menjalankan tugasnya itu hal yang biasa. “Kalau berdebat, ya biasa-biasa saja,” tegasnya.
Namun, Fadli justru meminta sebaiknya KSP dibubarkan karena hanya menambah beban pemerintah dan berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan.
BACA JUGA: Mahasiswa Sebut Jokowi Haram, Fadli Zon Bilang Begini
Menurut dia, KSP adalah lembaga nonstruktural yang tidak jelas. Fadli menuturkan, keberadaan KSP menjadi overlap dengan lembaga seperti sekretariat negara dan sekretariat kabinet.
Fadli mengatakan, dalam Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2015, tugas pokok dan fungsi KSP adalah memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
BACA JUGA: Pengibar Bendera Israel di Papua Dibiarkan, Fadli Zon Geram
Dalam redaksional yang berbeda, kata dia, sebenarnya tugas KSP tersebut sudah diakomodir oleh sekretariat kabinet bahkan juga di sekretariat negara. “Ini harus dibubarkan, ini overlap,” katanya.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga mempertanyakan dari mana anggaran yang diperoleh KSP sebagai lembaga nonstruktural.
“Saya ingat waktu di awal-awal dulu, anggarannya tidak jelas dari mana. Jadi, ini pemborosan anggaran dan tidak transparan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Fadli menuturkan bahwa keberadaan KSP juga bisa berpotensi abuse of power, karena diduga digunakan untuk menjadi penampungan relawan-relawan pemenangan calon presiden.
Fadli mengaku mendengar desas-desus kabar ada dugaan sejumlah pertemuan dilakukan di KSP bukan terkait urusan negara. Melainkan, untuk urusan pemenangan kembali Presiden Joko Widodo.
“Jangan sampai KSP jadi sarang tim sukses, karena KSP itu dibiayai APBN. Kalau jadi saran tim sukses itu akan terjadi abuse of power,” ujarnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Tak Mengerti Manfaat Koopssusgab
Redaktur & Reporter : Boy