jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah atau pelatihan berasrama seperti pesantren, seminari, atau secapa TNI AD yang sekarang mengalami klaster terbesar harus dilakukan ketat dan disiplin. Pasalnya, potensi penularan satu komunitas sekaligus sangat mungkin terjadi jika salah satu anggota komunitas terkena covid-19.
“Lingkungan yang tertutup dan interaksi yang rutin setiap hari dari semua anggota peserta didik dan pendidik selama 24 jam sehari selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan perlu diantisipasi dengan ekstra ketat. Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas dan konkret dan harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin,” ujar Melki Laka Lena dalam keterangan persnya, Jumat (10/7).
BACA JUGA: Ada Rekor Baru Kasus Covid-19 dalam Sehari, Letjen Doni Sebut Klaster Secapa TNI AD
Menurut Melki, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker harus jadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/ TCM tentunya rutin dilakukan secara periodik seminggu atau dua minggu sekali untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkiti virus corona.
Sebagaimana kasus secapa TNI AD, menurut Melki, kalau ada yang kena diperkirakan semuanya terdampak sehingga tergantung imunitas dan kondisi tubuh masing-masing dampak covid-19 bervariasi pada orang per orang. “Ada yang terkena tetapi tanpa gejala, ada yang gejala ringan, sedang dan bahkan berat,” ujar politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan NTT 2 ini.
BACA JUGA: Harap Tenang, Pemerintah Melakukan Ini Atas Temuan Klaster Secapa TNI AD
Melki yang juga Ketua DPD Provinsi NTT 2 mengusulkan untuk semua sekolah atau komunitas berasrama secara rutin seminggu atau dua minggu dilakukan pengecekan oleh pengelola atau pendidik dibantu oleh Pemda atau gugus tugas. Dengan demikian kasus secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang.
“Pemberlakuan protokol kesehatan juga harus dilakukan dan diawasi lebih ketat oleh pendidik atau pengelola disupervisi aparat Pemda dan gugus tugas,” tegas Melki.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA JUGA: Human Initiative Raih Penghargaan Kategori Fundraising CSR Terbaik dari IFI
Redaktur & Reporter : Friederich