jpnn.com, JAKARTA - Masalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih belum terselesaikan. Padahal sudah banyak organisasi profesi guru, forum honorer, anggota DPR/DPRD serta pengamat yang mendesak agar pemerintah segera menetapkan NIP PPPK.
Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono, panjangnya proses pengangkatan PPPK ini karena sejatinya pemerintah memang belum siap melahirkannya.
BACA JUGA: Titi Honorer K2: Semua Pejabat Cari Aman saat Ditanya soal PPPK
PPPK ibarat bayi yang tidak dikehendaki orangtuanya sehingga sulit berkembang.
"Kalau lihat kawan-kawan PPPK teriak-teriak minta ditetapkan NIP dan SK, saya hanya bisa senyum saja. Kenapa juga mau ikut seleksi pada Februari 2019 padahal saat itu aturan hukumnya belum ada. Inikan honorer K2 yang ikut tes PPPK mau cari aman saja sampai melupakan visi misinya menjadi PNS," tutur Eko kepada JPNN.com, Rabu (10/6).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kabar Buruk dari WHO, Tak Wajib Tes PCR, Nasib Rohingya
Jangan heran kata Eko, para pejabat cari aman dan terus menghindar. "PPPK itu bayi yang lahir dan tidak dikehendaki oleh ibu dan bapaknya. Jadi kalau enggak tumbuh itu wajar. Saya tanya sekarang kepada seluruh honorer K2, adakah yang menghendaki PPPK. Kan enggak ada toh," sambungnya.
Dia menegaskan, honorer K2 harusnya jadi PNS, bukan PPPK. Bertahun-tahun berjuang hingga mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk perjuangan, demi mendapatkan status PNS.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Fadli Zon Ungkit PKI Lagi, FPI Meradang, PPPK Mohon Bersabar Dulu
"Pemerintah melahirkan PPPK hanya demi menggiring honorer K2 ke sana. Karena tujuannya begitu makanya belum kelar-kelar. Melahirkan tanpa persiapan matang menyebabkan anaknya lambat berkembang. Sampai sekarang anak-anaknya kekurangan gizi karena orangtuanya enggak mampu kasih makan yang layak," pungkasnya. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad