jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut moratorium otonomi daerah yang terbit 2014 tidak akan menghambat rencana pemerintah pusat untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.
"Oh enggak (tidak termasuk moratorium), beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada undang-undangnya, hanya tertunda saja," kata Tjahjo kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/9).
BACA JUGA: Sabar Ya, Pak Wiranto Bilang Pemekaran Papua Belum Tentu Disetujui
Rencana pemekaran wilayah itu terungkap setelah perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
Atas keinginan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat, Jokowi telah menyetujuinya. Jokowi menyebut tiga wilayah di Papua dan Papua Barat akan dimekarkan.
BACA JUGA: Dulu Ngebet Pemekaran, Kini Malah jadi Lokasi Pemindahan Ibu Kota
Namun, kata Tjahjo, pemerintah pusat berhati-hati untuk memekarkan tiga wilayah di Papau dan Papua Barat. Saat ini, pemerintah tengah mencari dasar hukum untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.
"Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran," ungkap eks Sekjen PDI Perjuangan tersebut. (mg10/jpnn)
BACA JUGA: Terkait Pemekaran di Papua, KKSB Tebar Ancaman
Redaktur & Reporter : Adil