jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dari dapil Sepaku, Sariman, mendukung keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara ke sebagian wilayah PPU dan Kutai Kertanegara (Kukar).
Meskipun belum diketahui secara pasti titik lokasinya, namun bisa diterka. Jika merujuk pada perbatasan antara PPU dan Kukar, maka Desa Semoi Dua dan terdekat juga adalah Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku.
BACA JUGA: 300 Ribu PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, Ditambah Keluarganya Sekitar 1,4 Juta
“Presiden tidak memaparkan desa mana yang masuk ibu kota negara. Tapi, yang perbatasan langsung dengan Kukar, itu Desa Semoi Dua dan Sukomulyo,” kata Sariman.
Dengan ditetapkannya Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja sebagai ibu kota pengganti DKI Jakarta, Sariman menyatakan secara otomatis pembangunan di Sepaku nantinya akan semakin pesat.
BACA JUGA: Intan Fauzi: Pemindahan Ibu Kota Jangan Membebani Anggaran Negara
“Tentunya saya sebagai warga Sepaku sekaligus perwakilan Sepaku (di DPRD PPU), kami menyambut baik daerah kami ditunjuk menjadi ibu kota negara. Dulu sempat kami suarakan dan perjuangkan DOB (daerah otonomi baru), Sepaku minat gabung dengan Samboja bentuk DOB. Itu sempat viral kemudian meredup. Kami suarakan DOB pada saat itu karena kami rasa Sepaku kurang tersentuh pembangunan. tapi, setelah ditetapkan sebagai ibu kota, jelas akan meringankan kita untuk pembangunan infrastrukturnya. Karena secara otomatis akan dibangun oleh pemerintah pusat,” jelas Sariman.
Dia mengaku bangga setelah Sepaku ditetapkan sebagai ibu kota negara. Selain sektor infrastruktur akan terbangun, pertumbuhan ekonomi juga akan semakin pesat. Di sisi lain, politikus PKS ini khawatir masyarakat Sepaku jadi penonton. Karena masyoritas warga Sepaku berkerja sebagai petani dan perkebunan.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota, Kemendagri Bakal Bahas Revisi UU DKI?
BACA JUGA: Catat ya, Calon Lokasi Ibu Kota Baru Juga Pernah Terkena Tsunami
“Kami bangga Sepaku ditetapkan sebagai ibu kota negara. Tapi, saya juga waswas. Kekhawatiran saya bukan ibu kota negara itu. Tapi dengan masyarakat kami di Sepaku. Kami ingin mempersiapkan masyarakat Sepaku untuk menyambut perpindahan ibu kota negara,” terangnya.
Jadi, pemerintah daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing. Karena warga Sepaku sebagian besar adalah petani, tentu harus mendapatkan pembimbingan khusus.
“Kita harus persiapkan SDM-nya. Jangan sampai tiba-tiba menjadi ibu kota, SDM belum siap. Karena selama ini, warga kita bekerja sebagai petani. Kalau sudah jadi ibu kota, mau kemana mereka. Ini yang harus dicarikan solusinya. Mudah-mudahan ke depan, ini diskusikan dan menjadi program. Jangan sampai sudah menjadi ibu kota negara, masyarakat kita jadi pengangguran,” tuturnya.
Sariman juga mewanti-wanti masyarakat Sepaku agar tidak begitu mudah melepas lahan mereka. Karena dengan ditetapkannya sebagai ibu kota negara, harga tanah pasti akan mengalami lonjakan.
“Kekhawatiran saya saat ini, banyak spekulan tanah. Masyarakat kita ditawari dengan harga mahal, tiba-tiba dijual lahannya. Kalau habis dijual, nanti terpinggirkan. Saya tidak mau hal itu terjadi,” tuturnya.
Senada, Anggota DPRD PPU Dapil Sepaku Muhammad Bijak Ilhamdani menyatakan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus menyiapkan program untuk peningkatan SDM bagi masyarakat Sepaku.
Agar nantinya memiliki kesiapan secara mental dan daya saing setelah persiapan pembangunan infrastruktur ibu kota negara rampung. “Program ke depan, bukan hanya fisik yang digenjot. Sehingga masyarakat di Penajam tidak merasa terpinggirkan,” tandasnya. (kad/rus/prokal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertemu Jokowi, Ridwan Kamil Minta Perencanaan Ibu Kota Baru Dikaji Ulang
Redaktur & Reporter : Soetomo