jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (Indenis) Girindra Sandino memprediksi rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, bakal mendapat penentangan yang keras di DPR.
Penentangan diprediksi bakal mengalir dari partai yang menjadi oposisi di parlemen hasil Pemilu 2019.
BACA JUGA: PKS Minta Pemerintah Transparan soal Papua
"Tetapi jika menghitung komposisi koalisi pendukung pemerintah, saya yakin kebijakan presiden yang digodok di DPR akan berjalan mulus. Apalagi jika Gerindra dan Demokrat ikut mendukung," ujar Girindra kepada JPNN, Kamis (29/8).
BACA JUGA: Dulu Ngebet Pemekaran, Kini Malah jadi Lokasi Pemindahan Ibu Kota
BACA JUGA: APJII Dorong Perpanjangan Palapa Ring untuk Ibu Kota Baru
Meski demikian, Girindra mengakui parpol saat ini terkesan seperti menahan diri untuk mengomentari rencana pemindahan ibu kota. Mereka masih menunggu keputusan presiden terkait susunan kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Mereka sepertinya menunggu komposisi kabinet yang disusun presiden. Bagaimanapun, di samping pengakuan, keberadaan kader dalam kabinet merupakan posisi strategis dalam politik nasional," ucapnya.
BACA JUGA: Cerita Bu Mega soal Pemindahan Ibu Kota RI di Depan Tokoh Dunia
Girindra memprediksi parpol yang tidak diakomodir dalam kabinet, berpeluang menentang rencana pemindahan ibu kota. Namun demikian, jumlahnya diprediksi hanya sedikit.
Presiden Joko Widodo diyakini bakal mengakomodir para menteri usulan parpol pengusung, sesuai kemampuan di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, kecil kemungkinan ada parpol pendukung berbalik menjadi oposisi. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjelasan Bupati Penajam Paser Utara soal Kabar Lahan Milik Prabowo Subianto
Redaktur & Reporter : Ken Girsang