jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hasanuddin menilai penjelasan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sudah menyelesaikan polemik tentang isu pembelian 5.000 senjata api oleh institusi non-TNI. Menurut dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lebih baik mengikuti prosedur di pemerintahan ketimbang melempar isu sensitif di masyarakat.
"Menurut hemat saya selesailah sudah polemik itu ketika Bapak Menkopolhukkam menyampaikannya," kata politikus PDI Perjuangan yang karib disapa Kang TB itu di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9).
BACA JUGA: Pengadaan 5.000 Senpi Jadi Polemik, Ini Saran dari Fadli Zon
Dia menganggap polemik itu selesai karena secara hierarki pemerintahan sudah diambil alih oleh Wiranto selaku Menkopolhukam. Bahkan, Wiranto juga menjelaskan bahwa jumlah senjata api yang dibeli bukan 5.000 pucuk, melainkan 500. Itu pun bukan impor melainkan pesan ke PT Pindad.
"Bahwa yang membeli BIN (Badan Intelijen Negara, red) untuk keperluan pelatihan dan itu sah menurut APBN. Itu klir tidak usah lagi dipolemikkan," paparnya.
BACA JUGA: Bukan Hanya BIN, 7 Instansi Ini Minta Senjata Api ke Polri
Mantan sekretaris militer kepresidenan itu menambahkan, seorang pejabat negar seharusnya betul-betul memahami aturan perundang-undangan, prosedur hingga etika. Misalnya Gatot punya informasi sensitif seperti soal isu 5.000 senpi itu, kata Kang TB, seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan instansi terkait.
Kalau instansi terkait sulit diajak membahasnya, maka Panglima TNI bisa melapor ke Menkopolhukkam yang punya kewenangan untuk memanggil dan melakukan koordinasi. Tapi jika prosedur itu sudah dilalui namun belum ada kejelasan, maka Panglima TNI bisa laporkannya kepada Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Mabes Polri: BIN Tidak Perlu Izin Beli 500 Unit Senpi
"Pasti Bapak Presiden akan melakukan upaya-upaya," katanya.
Menurut Kang TB, langkah ini lebih baik dibanding melempar informasi yang sangat sensitif ke ruang publik. "Menurut saya itu tidak pada tempatnya," tegas dia.
Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu menuturkan, Panglima TNI sebaiknya tidak menyampaikan informasi sensitif seperti itu ke publik. Sebab, efeknya adalah muncul kegaduhan.
"Masyarakat akan menilai ada apa ini? Mengingat lima ribu senjata itu sama dengan (kebutuhan) lima batalion tempur. Jadi ada apa dan mengapa?" kata pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu.
Seperti diketahui, Gatot dalam acara dengan para sesepuh TNI di di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9), mengungkapkan adanya institusi yang berencana mendatangkan lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Jokowi. Namun, Gatot tidak memberikan info secara terperinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
Sedangkan Wiranto dalam siaran pers Kemenkopolhukam kemarin (24/9) menyatakan, yang ada adalah 500 senjata api pesanan BIN. Itu pun bukan impor, melainkan pesan ke PT Pindad.
Wiranto menegaskan, senjata yang dipesan juga bukan standar TNI sehingga prosedur pengadannya cukup izin di Mabes Polri. "Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden," ungkap Wiranto.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kata Ketua Komisi I soal Pernyataan Panglima TNI
Redaktur & Reporter : Boy