Sejak Awal Golkar Tolak Protap

JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) sudah jauh hari melakukan kajian mengenai aspirasi pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), terutama dari aspek kewilayahanDari aspek historis bisa diterima karena Tapanuli bekas karesidenan

BACA JUGA: Mahasiswa Hanya Diperalat

Tapi dari aspek kewilayahan, di sebelah selatan Tapanuli ada kawasan 7 kabupaten yang masih menjadi wilayah Provinsi Sumut.
 
Kalau RUU Protap disetujui, maka wilayah selatan ini juga akan menuntut terbentuknya provinsi tersendiri"Yang barangkali akan disusul pembentukan provinsi di kawasan Nias

BACA JUGA: Moratorium Pemekaran Harus dengan Perppu

Padahal, Sumut itu miniatur Indonesia yang paling kokoh," urai Ketua DPP PG, yang juga Ketua Korwil Sumut, Burhanuddin Napitupulu di gedung Dewan Perwakilan daerah (DPD), Jumat (6/2).
 
Dari uraian Burnap, panggilan Burhanuddin, sekaligus diketahui bahwa sikap DPRD Sumut yang tidak segera mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi pembentukan Protap antara lain karena ada instruksi dari DPP PG"Memang, kita gariskan, tunggu dulu

BACA JUGA: Tetapkan Cawapres Setelah Pileg

Terlebih, banyak kabupaten hasil pemekaran di Sumut yang hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena proses pembentukannya lebih didasarkan sikap emosional," ujarnya.
 
Seperti diketahui, RUU pembentukan Protap sudah sampai dibawa ke tingkat paripurna DPR pada 19 Desember 2008Hanya saja, lantaran belum ada rekomendasi dari DPRD Sumut, paripurna memutuskan UU Protap tidak bisa disahkanDari 10 fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Damai Sejatera (PDS) yang mendukung penuhSedang Fraksi PDIP tidak tegas dalam memberikan persetujuan(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Janggal, Anggaran Pemilu 2009