jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Johan Budi menyebutkan, pihaknya tidak menutup peluang untuk membuat Omnibus Law bidang politik. Ia mencontohkan aturan yang tumpang tindih itu misalnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
"Menurut saya (Omnibus Law politik) bisa ikut mengatasi adanya perbedaan-perbedaan antara UU 7 (Pemilu) sama UU 10 (Pilkada) misalnya," kata Johan, Jakarta, Rabu (15/1).
BACA JUGA: Jokowi Targetkan Omnibus Law Tuntas Sebelum 100 Hari Kerja
Johan menuturkan, Komisi II telah melakukan pembahasan mendalam atas Omnibus Law terkait politik. Dia percaya Omnibus Law itu juga didukung oleh pemerintah yang ingin menyederhanakan perundang-undangan.
"Presiden sendiri kan juga sudah mengusulkan mengenai ketenagakerjaan," kata mantan juru bicara KPK ini.
BACA JUGA: Omnibus Law Memberikan Kepastian Kepada Pengusaha dan Pekerja
Namun, kata Johan, Omnibus Law terkait politik tidak bisa dibahas dalam waktu dekat karena terbentur program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Komisi II DPR telah mengetuk palu bahwa aturan yang dibahas pada 2020 yakni Revisi UU Pemilu dan UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
"Jadi, yang sudah diketok itu, yang kami mulai di 2020 adalah revisi UU Pemilu inisiatif DPR Komisi II. Kemudian UU tentang Otsus Papua," ujar dia. (mg10/jpnn)
BACA JUGA: Indonesia Masters 2020: Chou Tien Chen Angkat Koper, Tiang Listrik Tumbang
Redaktur & Reporter : Boy