jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai kurang tepat rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI untuk menempatkan sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan menghilangkannya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Semua anak, baik di jenjang SMA ataupun SMK berhak mendapatkan pembelajaran sejarah dengan bobot dan kualitas yang sama," kata Retno dalam keterangan resminya kepada awak media, Minggu (20/9).
BACA JUGA: Pengamat Sebut Sudah Lama Pelajaran Sejarah Mau Dihilangkan
Dia menerangkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sulit bagi generasi mendatang untuk menghargai sejarah, tanpa diberikannya pelajaran tersebut di sekolah.
"Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah bangsa merupakan nilai karakter nyata dan teladan bagi generasi muda, pembelajaran sejarah juga dapat meningkatkan apresiasi terhadap karya para pendahulu, memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa," beber dia.
BACA JUGA: PDIP Anggap Mata Pelajaran Sejarah Sangat Penting, Haram Disunat
Terkait sejarah, Retno menyarankan kepada Kemendikbud untuk menyederhanakan kurikulum, ketimbang menghapus atau menjadikan sebagai pelajaran pilihan.
Sebab, kata dia, kurikulum sejarah banyak terfokus kepada perang dan kekerasan. Hal ini yang menurut Retno perlu dikurangi porsinya.
BACA JUGA: Pelajaran Sejarah Dihapuskan? Ini Klarifikasi Kemendikbud
"Barangkali ini perlu diperbaiki agar generasi muda tidak salah menafsir seolah-olah sejarah bangsa kita penuh kekerasan, sehingga nantinya dicontoh oleh generasi berikutnya, dikhawatirkan generasi mudanya akan menyelesaikan masalah dengan kekerasan bukan dengan dialog," ujar dia.
Selain mengurangi porsi kekerasan, Retno menyinggung tentang dominasi Jawa pada kurikulum sejarah. Porsi pelajaran sejarah di luar Jawa masih sedikit. Di sisi lain, daerah luar Jawa juga memiliki sejarah yang layak dipelajari anak bangsa ini.
Berikutnya, Retno meminta kurikulum sejarah tidak sekadar hafalan. Seharusnya, kata dia, kurikulum itu hingga pemaknaan dan esensi suatu peristiwa bagi perjalanan bangsa. Ke depan, kurikulum sejarah model hafalan perlu juga diubah kemendikbud.
"Kalau hafalan, cenderung mudah dilupakan dan tidak dipahami makna suatu peristiwa sejarah," beber dia. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan