jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat sipil mengecam tindakan kepolisian yang diduga terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Pranowo di Jawa Timur.
Oknum elite Polri disinyalir telah menginstruksikan untuk memasang baliho salah satu capres-cawapres tersebut.
BACA JUGA: Poster Ganjar di Sumut Dicopoti, Baliho Bergambar Kaesang & Prabowo Tetap Berdiri
Pernyataan itu disampaikan Ketua Perhimbunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani. Dia bersama dengan perwakilan lembaga lain seperti ICW hingga WALHI menentang tindakan yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian.
Sebab, dalam hal ini telah memperlihatkan ketidaknetralan dari Polri terhadap proses Pemilihan Umum (Pemilu). Dia menganggap Polri sudah melanggar tugas dan fungsi utamanya dalam bernegara.
BACA JUGA: Viral Video Poster Ganjar di Pematangsiantar Dicabut Aparat
“Tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002, dan bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho,” ujar Julius dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (11/11).
Dari adanya penaksiran terhadap tindakan polisi tersebut, Julius turut menduga keterlibatan Presiden Jokowi. Jokowi dirasa terus menggunakan kekuatannya untuk memenangkan anaknya yang kini menjadi cawapres Prabowo.
BACA JUGA: Heboh Poster Ganjar Dicopot di Pematangsiantar, Mardiono Singgung Netralitas Aparat
Sebab di sisi lain, baliho-baliho dari kandidat pemilu lainnya secara tegas untuk diturunkan. Misalnya saja yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu dan wilayah Sumatera Utara baru-baru ini.
Julius menyebut drama di Mahkamah Konstitusi (MK) yang penuh dengan intrik juga tidak lepas dari sosok Jokowi di belakangnya.
“Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka yakni Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024,” tegas Julius.
Pernyataan senada pun dilontarkan oleh anggota ICW Agus S. Dia merasa tindakan Polri yang jika terbukti ikut campur tangan pada urusan capres-cawapres ini adalah sebuah perbuatan tercela.
Sebab kekuasaan yang sudah tak digunakan semestinya dari seorang presiden dan Polri telah mencederai pemilu dan konstitusi negara. Selain itu, aparat kepolisian yang harusnya menjaga konstitusi juga telah melukai martabat polisi yang seharusnya netral dan tidak berpihak.
Oleh karena itu, PBHI, ICW beserta dengan IMPARSIAL, WALHI, ELSAM, dan SETARA Institute, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kompolnas, hingga Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan kuat keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran.
“Hal itu melanggar undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun,” pungkas Julius. (JPNN)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambut Ganjar dengan Poster, Santri Al-Azhar Citangkolo Terobos Pagar Betis Banser
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi