Sejumlah Menteri Dipanggil Jokowi soal Holding Pertamina-PGN

Rabu, 28 Februari 2018 – 17:58 WIB
Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menterinya ke Istana, hari ini, Rabu (28/2). Tujuannya yakni membicarakan rencana peleburan dua perusahaan BUMN, Pertamina dengan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada kesempatan itu hadir juga Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

BACA JUGA: Petronas Akan Bayar Rp 434 Miliar Kepada PGN

"Presiden meminta kami menyampaikan mengenai keputusan untuk melakukan peleburan atau holdingisasi Pertamina dengan PGN. Beliau meminta informasi yang lebih detail," ucap Sri.

Pertama, mengenai bisnis model kedua institusi tersebut. Jokowi ingin memastikan apakah sinergi Pertamina-PGN akan menghasilkan hal yang positif. Terutama dari sisi belanja modal agar lebih efisien, dan tidak terjadi investasi yang tumpang tindih.

BACA JUGA: GMT Institute Bekali Karyawan Pertamina Manajemen Properti

"Tentu pada akhirnya bisa melayani masyarakat dengan harga gas yang lebih kompetitif. Itu dimintakan kepada kami untuk dilaporkan," kata Sri.

Kedua, Jokowi ingin mengetahui dari sisi neraca keuangan Pertamina dan PGN. Dia tidak ingin peleburan yang dilakukan memberikan dampak negatif.

BACA JUGA: Premium Langka, Bamsoet Minta Kementerian ESDM Buka Data

"Intinya Bapak Presiden mengharapkan keputusan ini betul-betul baik bagi BUMN dalam menyehatkan neracanya, memperbaiki tata kelolanya, menciptakan efisiensi kinerja dan juga memberikan dampak yang positif bagi masyarkat," jelas Sri.

Keputusan akhirnya menurut Sri, akan diwujudkan dalam bentuk penandatanganan peraturan presiden (Perpres) oleh Jokowi. Setelah itu akan diikuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperkirakan berlangsung pada April 2018.

Apakah ada resistensi mengani rencana holdingisasi kedua BUMN ini?

"Saya rasa nanti akan dijelaskan menteri BUMN mengenai langkah-langkah, sehingga tentu resistensi maupun pemahaman dari dua perusahaan itu bisa disatukan," pungkasnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Pertamax Naik, Fadli Zon Salahkan Pemerintah


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler