Sejumlah Menterinya Prabowo Ini Disorot Warganet, Ada yang Bikin Blunder, duh

Kamis, 24 Oktober 2024 – 16:22 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kanan) melantik menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/nym

jpnn.com - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto disorot oleh warganet karena pernyataan yang kontroversial.

Diketahui para menteri tersebut baru saja menjabat seusai dilantik pada Senin (21/10) lalu.

BACA JUGA: Kontroversi Jabatan Mayor Teddy, Refly Harun Ungkap 3 Kesalahan yang Ditutupi-tutupi

Berikut pernyataan kontroversi para menterinya Prabowo:

1. Yusril Ihza Mahendra

BACA JUGA: Ini Kata Polisi soal Guru Honorer Supriyani Dimintai Uang Damai Rp 50 Juta

Pernyataan kontroversial dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Pada Senin (21/10), Yusril menyebutkan kasus 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat.

BACA JUGA: Vonis Bebas Ronald Tannur oleh 3 Hakim PN Surabaya Diduga Dibarter Uang Miliaran Rupiah, Duh

Hal itu diungkapkannya usai dilantik sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Istana Negara.

Yusril menjawab hal tersebut saat ditanya wartawan apakah kasus 1998 termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak.

“Enggak (termasuk pelanggaran HAM berat,” ucap Yusril di Istana.

Eks Mensesneg itu pun mengeklaim bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata dia.

Menurut dia, setiap kejahatan sebenarnya adalah bentuk pelanggaran HAM. Namun, tidak semuanya bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Pelanggaran HAM yang berat, kata dia, hanya genosida maupun pembersihan etnis (etnic cleansing).

2. Yandri Susanto

Warganet dihebohkan dengan sebuah surat yang diunggah pakar hukum tata negara Mahfud Md melalui akunnya di X, Selasa ini.

Mahfud mengunggah sebuah surat berkop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tertanggal 21 Oktober 2024.

Diketahui, surat itu ditandatangani sang menteri Yandri Susanto yang baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk jabatan tersebut.

Surat diketahui mengundang para kepala desa, sekretaris desa, para ketua RW, para ketua RT, dan kader PKK serta posyandu untuk menghadiri haul kedua ibunda Yandri, Biasmawati.

Tampak dalam surat berkop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal itu tertulis undangan hadir acara haul dilaksanakan di Ponpes BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten.

Yandri pun buka suara mengenai undangan yang dianggap publik sebagai blunder tersebut.

Dia mengaku tak bermaksud menggunakan undangan resmi kementerian untuk acara pribadi.

Yandri berdalih bahwa dirinya baru belajar sebagai menteri.

“Ya, kan, saya baru jadi menteri, jadi saya selama 30 tahun jadi DPR, ya kan. Ya maklumlah baru belajar,” ucap Yandri di Istana Negara, Rabu (23/10).

Menurut dia, sebenarnya orang yang akan diundang untuk acara Haul ibunya, sudah mengetahui acara itu sejak lama lewat undangan di whatsapp.

Namun, kemudian ada diskusi lagi yang mengatakan perlu ada undangan secara resmi.

“Karena saya sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya kurang kontrol saja,” tuturnya.

3. Natalius Pigai

Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp 20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun," ujar Pigai dengan enteng, seusai acara penyambutannya di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

"Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," lanjut Pigai.

4. Giring Ganesha

Wakil Menteri Kebudayana Giring Ganesha jadi sorotan warganet karena kesalahan penulisan tata bahasa dan tanda baca pada keterangan foto di Instagram.

Saat itu, Giring mengunggah foto terbarunya bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Usai pelantikan, mantan vokalis band Nidji itu mengabadikan momen bersama Fadli Zon lewat foto yang kemudian diunggah di akun Instagram pribadinya.

Giring menuliskan ucapan selamat lewat keterangan teks di Instagram kepada Fadli Zon setelah resmi dilantik sebagai Menteri Kebudayaan oleh Presiden Prabowo.

"Setelah pelantikan, saya langsung menyusul Pak Menteri @fadlizon ke kantor. Sesampainya di sana, kami langsung bersilaturahmi dengan beberapa jajaran staf yang menyambut dengan hangat," tulis Giring Ganesha di akun Instagram @giring pada, Selasa (22/10).

"Selamat kepada Bapak Fadli Zon yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan! Dengan kepemimpinan beliau yang visioner dan komitmen yang kuat, saya siap mendampingi beliau sebagai Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih," sambungnya.

Penulisan caption Giring tersebut tampak terlihat rapi dan sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan.

Namun, sebelumnya dia sempat mendapatkan kritikan dari warganet mellaui kolom komentar karena kesalahan dalam penulisan keterangan tempat dan tanda baca.

"Setelah pelantikan, (beri koma) saya langsung menyusul Pak Menteri (bukan Mentri) ke kantor. Sampai disana (di-nya dipisah), (beri koma) kami (jangan 'kita', karena formal) langsung bersilaturahmi dengan beberapa jajaran staf (F-nya satu bukan staff) yang menyambut dengan hangat," tulis akun @rimimachine lewat kolom komentar.

"Menulis adalah bagian dari budaya. Mari mulai meluruskan langkah dari yang paling kecil," tuturnya. 

5. Raffi Ahmad

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad sempat juga menuai kontroversi karena gelar Honoris Causa (HC).

Dalam pelantikannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, nama Raffi Ahmad dibacakan lengkap dengan titel Honoris Causa (HC) yang dia dapatkan dari UIPM.

UIPM merupakan kampus yang tak terdaftar dalam PDDikti, sehingga gelar doktor HC Raffi Ahmad pun dianggap diada-adakan.

Usai pelantikan, Raffi Ahmad memberikan respons terkait perolehan gelar tersebut.

"Ya, kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana, terima kasih," ucap Raffi di hadapan wartawan usai pelantikan. (mcr4/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler